Sopir Angkot Minta  Bubarkan Maxim di Merauke

Fransiskus : Maxim ini ibarat pembunuh berdarah dingin bagi sopir-sopir angkutan kota

Merauke,PSP – Puluhan sopir angkutan kota hingga taksi bandara menyerbu kantor Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Selatan, Kamis (19/6/2025). Mereka yang tergabung dalam asosiasi sopir angkutan kota provinsi Papua Selatan menolak keberadaan taksi online maxime karena sangat berdampak pada penghasilan mereka.

Saat berorasi di depan kantor DPRP, Ketua  asosiasi sopir angkutan kota provinsi Papua Selatan, Fransiskus Sarkol mengatakan pendapatan jauh menurun lantaran masyarakat lebih banyak menggunakan Maxim. Dimana harga ongkos yang ditawarkan jauh lebih murah dari ongkos yang biasa mereka tawarkan.

“Kita biasa tarif dari bandara ke Jalan Noari Rp 100.000 sekali jalan, itu sesuai kesepakatan dengan teman-teman sopir. Sementara Maxim dia bisa kasih Rp 26.000”,  kata Fransiskus dihadapan wakil rakyat.

Merauke, kata dia, tidak bisa disamakan dengan kota-kota besar lainnya yang jumlah penduduknya jauh lebih banyak dan wilayahnya jauh lebih luas. “Kita disini tidak sama dengan di Makasar kah, Surabaya, Jakarta atau kota-kota lainnya”, ucapnya.

Menurutnya dengan kondisi luas wilayah yang belum terlalu besar, bila  maxim terus eksis akan mematikan perekonomian para sopir angkutan kota. Karena secara perlahan pelanggan akan beralih ke maxim.

“Maxim ini ibarat pembunuh berdarah dingin bagi sopir-sopir angkutan kota”, katanya dengan nada miris.

Untuk itu pihaknya meminta wakil rakyat untuk bisa menyuarakan apa yang menjadi aspirasi ke Pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Pemerintah disarankan lebih baik menolak maxim.

Sementara Ketua DPRP Papua Selatan, Heribertus Silibun menyebut pada umumnya semua anggota dewan sepakat  mengatakan belum saatnya Maxim masuk Merauke. Satu faktor karena cakupan luas wilayah.

Untuk itu Komisi IV ditugaskan untuk berkomunikasi dengan Pemda Merauke maupun Dinas Perhubungan untuk menunda maxim di Merauke.

“Kita sangat berharap Pemda Merauke bisa merespon apa yang menjadi harapan dari asosiasi sopir angkutan kota”, ujar Heribertus usai memimpin pertemuan dewan dengan para sopir.

Karena memang ada beberapa hal yang menurut para sopir tidak wajar. Dimana maxim menawarkan harga yang jauh lebih murah  dari   standar harga ongkos yang sudah  ditetapkan oleh pemerintah  kabupaten. “Kami DPR juga menilai ini tidak wajar. Karena ini tidak mumpuni dalam  menciptakan persaingan usaha dan menjadikan persaingan yang tidak sehat”,  tuturnya. Ditambahkan penyampain dari  para sopir, bahwa taksi berbasis aplikasi itu juga banyak menggunakan kenderaan dengan plat nomor dari luar Merauke. Hal ini merugikan, karena mereka membayar pajak di luar sementara mencari uang di sini”, tukasnya.[FHS-NAL]