Diharapkan Ada Kebijakan yang Terintegrasi Bagi Korban Kekerasan
Merauke, PSP – Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berharap di Merauke bisa mengembangkan kebijakan yang terintegrasi layanan bagi perempuan korban kekerasan yang hidup dengan HIV. Diharapkan pula ada kajian dari pemerintah maupun instansi terkait lainnya dalam memastikan perempuan korban kekerasan mendapat keadilan dan pemulihan.
Sebab, perempuan yang sudah postif HIV akan lebih rentan kekerasan terhadapnya. Misalnya, ketika dia diketahui mengidap HIV, dia akan diusir atau dikucilkan dari keluarganya, bahkan ada juga yang mengalami kekerasan fisik. Bahkan ada kajian di tingkat global, perempuan yang terpapar HIV, itu bisa satu setengah kali lebih rentan menjadi korban kekerasan oleh suaminya.
“Kasus yang paling banyak terapar HIV juga IRT. Ini sebenarnya bisa ditelaah ulang, karena bisa jadi , justru mereka terpapar dari pasangannya,” ungkap Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Andy Yentriyani, di Merauke, kemarin.
Pihaknya sendiri sudah sudah menggelar sosialiasi di Kantor Bupati Merauke dengan melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Kesehatan, UPTD RSUD, Dinsos, Kejaksaan. Ke depan, ruang koordinasi itu akan ditingkatkan lagi.
“Mengapa hal ini menjadi sangat penting untuk mempunyai kebijakan yang terintegrasi? Karena kita tahu Merauke kabupaten terdepan di Papua dan bahkan di Indonesai yang aktif dalam upaya penanggulangan HIV,” katanya.
Andy menambahkan, Komnas Perempuan sendiri merupakan lembaga nasional hak azasi manusia berkedudukan di Jakarta dan mendapat mandat mengupayakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.[FHS-NAL]
