Temuan BPK Tiap Tahun Menurun

Merauke, PSP – Pansus LHP BPK DPRD Merauke terkait kepatuhan perundangan-undangan dan sistem pengendalian interen menyebutkan, tren temuan BPK RI di Kabupaten Merauke, setiap tahun terjadi penurunan.

Hal ini nampak pada 5 kali berturut – turut pemerintah Kabupaten Merauke mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

“Pertama kita harus apresiasi dulu hasil pemeriksaan ini bahwa pemerintah Merauke untuk pelaksanaan pertanggung jawaban anggaran 2020 memperoleh predikat WTP  5 kali berturut turut. Namun dalam pelaksanaannya ada catatan – catatan temuan yang tidak bisa dikesampingkan bahwa dari LHP BPK itu ada 5 temuan dan 10 rekomendasi,” kata Ketua Pansus I DPRD Merauke Johan Paulus,SE usai rapat dengan inspektorat di kantor DPRD kemarin.

Dilihat secara tren, lanjutnya, dari tahun 2005 sampai 2020 makin lama semakin menurun.

“Ini pencapaian antara sinergitas yang baik legislatif maupun eksekutif. Oleh sebab itu temuan atau laporan LHP BPK hari ini kamo tindak lanjuti melalui pansus,” katanya.

Dikatakan, 5 temuan dan 10 rekomendasi BPK RI tersebut harua ditindaklanjuti oleh OPD, seperti PUPR, Dinas Pendidikan termasuk inspektorat.

“Temuan yang harus ditindaklanjuti dan harus dilaksanakan selama 60 hari yang diberikan BPK RI terkait 5 temuan itu dan 10 rekomendasi, Setelah kami lakukan rapat pansus hari ini hasilnya akan jadi catatan dan rekomendasi DPRD akan kami sampaikan ke pimpinan DPR agar dilanjutkan ke Bupati. Nanti kita lihat rekomendasi ini akan jadi acuan untuk bisa melakukan perbaikan tahun 2021,” tambahnya. [ERS-NAL]