Tata Kelola Dana BOS Ada Kesalahan

Merauke, PSP – Diduga ada kesalahan terhadap tata kelola dana BOS di Kabupaten Merauke. Hal itu disampaikan Ketua Pansus 1 DPRD Merauke terkait kepatuhan terhadap perundang-undangan Johan Paulus,SE saat rapat pertemuan dengan Inspektorat membahas tentang LHP BPK RI di ruang sidang DPRD Merauke, kemarin.

“Tata kelola dana bos ada kesalahan dalam hal penganggaran belanja pegawai dan belanja modal,” kata Johan.

Johan mengaku merasa aneh, sekian lama dana BOS dikucurkan, namun untuk menentukan akun belanja terkait dengan pendapatab belanja pegawai dan modal selalu salah.

“Ini persoalan menurut saya setiap tahun terjadi, tahun kemarin juga kami temukan persoalan yang sama. Kebutuhannya,  saya yang baca disini terkait dinas pendidikan, saya berharap pak Kadis hadir sebenarnya supaya dibahas tuntas dana bos ini,” kata Johan.

Dia meminta, mengenai administrasi dana BOS harus diperbaiki oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.  “Kemarin saya tonton TV di Bogor ada ditangkap, karena dana BOS. Ini masalah administrasi yang harus sebenarnya dilakukan perbaikan oleh pak Kadis,” tegasnya. Kata Johan, bukan hanya dalam penyusunan yang salah, namun ketika di verifikasi di TAPD juga terjadi kesalahan.  “Lebih lucunya lagi ketika mereka menyusun salah, diverifikasi di TAPD juga salah ini lucu. Kita tahu TAPD adalah bagian ada sekwan, BPKAD, juga Bappeda, itu saja bisa lolos, saya fikir ini catatan juga buat TAPD. Agar yang dilatih bukan hanya pengelola dana BOS tapi TAPD,” pungkasnnya. [ERS-NAL]