Menko Zulhas Serap Aspirasi Masyarakat, Percepat Pembangunan KSPEAN Papua Selatan
Merauke, PSP – Pemerintah terus mempercepat pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di Papua Selatan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat adat.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Percepatan Pembangunan KSPEAN Papua Selatan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Rakorda menjadi forum dialog untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus membahas perkembangan pembangunan kawasan, penanganan masyarakat terdampak, serta langkah percepatan pembangunan secara berkelanjutan.
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Merauke, Bupati Boven Digoel, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi dan Asmat, serta para ketua masyarakat adat.
Dalam arahannya, Menko Pangan menegaskan pemerintah ingin memastikan seluruh kebijakan pembangunan berjalan sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
“Saya tidak ingin banyak bicara, saya ingin lebih banyak mendengar. Sampaikan saja aspirasinya. Saya akan membawa seluruh masukan kepada Bapak Presiden agar pembangunan ini benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Menko, KSPEAN Papua Selatan merupakan proyek strategis nasional yang diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur sekaligus memperkuat ketahanan pangan, protein, dan energi nasional.
Ia mengatakan, keberadaan kawasan tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Papua hingga Maluku sehingga tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar Papua. Kondisi itu diyakini akan menekan biaya distribusi, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam forum dialog, Ketua Masyarakat Adat Fredi Gebze menyampaikan dukungan terhadap pembangunan KSPEAN. Ia berharap kawasan tersebut mampu menjadi penggerak kemajuan Papua Selatan dan memperkuat posisi Papua sebagai lumbung pangan kawasan Asia Pasifik.
“Kami berharap KSPEAN Papua Selatan menjadi primadona dan membawa kemajuan bagi Papua. Atas nama masyarakat, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden atas perhatian terhadap pembangunan Papua,” katanya.
Pembangunan KSPEAN dilakukan secara bertahap dengan mengembangkan kawasan tanaman pangan seluas 548.059 hektare. Selain mendukung produksi beras nasional, kawasan ini juga akan dikembangkan untuk perkebunan kelapa sawit sebagai bahan baku minyak goreng dan biodiesel, perkebunan tebu untuk produksi gula dan bioetanol, serta peternakan sapi dan kerbau guna memperkuat swasembada protein.
Pemerintah juga memproyeksikan pengembangan KSPEAN akan berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan nasional. Indeks Ketahanan Pangan Indonesia yang meningkat dari 71,2 pada 2024 menjadi 73,2 pada 2025 ditargetkan mencapai 82 pada 2029, sementara Indeks Ketahanan Energi Nasional ditargetkan naik dari 6,77 pada 2025 menjadi 6,95 pada 2029 melalui dukungan produksi biodiesel dan bioetanol dari kawasan tersebut.
Usai Rakorda, Menko Pangan bersama jajaran kementerian dan pemerintah daerah meninjau langsung lokasi pembangunan KSPEAN.
Sejumlah infrastruktur strategis telah menunjukkan perkembangan. Pelabuhan pendukung kawasan telah selesai dibangun dan mulai beroperasi. Pembangunan jaringan irigasi telah mencapai sekitar 27 persen dari target 110 kilometer, infrastruktur pengendali banjir mencapai sekitar 30 persen dari target yang sama, sedangkan pembangunan ruas jalan Wanam–Muting telah terealisasi sepanjang 35 kilometer dari target 138 kilometer.
Pada sektor pertanian, program cetak sawah telah terlaksana di lahan seluas sekitar 200 hingga 300 hektare. Lahan yang telah ditanami ditargetkan mulai memasuki masa panen pada Oktober hingga Desember 2026 sebagai awal produksi pangan dari kawasan KSPEAN.
Menutup rangkaian kegiatan, Menko Pangan menegaskan percepatan pembangunan KSPEAN merupakan langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Ini adalah langkah konkret untuk mensejahterakan Papua agar tidak lagi tertinggal. Pembangunan ini harus menghadirkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat serta menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur,” tegasnya. [ERS-NAL]
