Wasekjen PKB Kukuhkan Rito sebagai Ketua PKB Papua Selatan
Rito: Kita belum berbicara pencalonan
Merauke, PSP – Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, Zainul Munashicin yang juga anggota Komisi IX DPR RI, mengukuhkan kepengurusan DPW PKB Provinsi Papua Selatan yang dipimpin Kristosimus Agawemu di Swiss-Belhotel Merauke, Selasa (31/3).
Dalam kesempatan itu, amanat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang dibacakan Munashicin menegaskan pentingnya peningkatan kualitas politik partai. PKB diminta naik kelas dari sekadar rutinitas menjadi kekuatan politik yang mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.
“Politik kita harus naik kelas dari hanya sekadar rutinitas menjadi solusi. Jangan sekadar janji, tetapi harus menjadi kerja nyata,” kata Munashicin.
Menurut dia, PKB tidak boleh hanya hadir saat momentum pemilu, melainkan harus aktif dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Konsep “politik kehadiran” disebut sebagai pembeda PKB dengan partai lain, yakni memastikan kerja politik benar-benar dirasakan rakyat.
Di tempat yang sama, Rito, mengajak seluruh kader dan pengurus meningkatkan partisipasi aktif dalam kegiatan partai.
“kontribusi nyata dalam membesarkan partai sekaligus menyiapkan kader terbaik untuk kepemimpinan ke depan menjadi penting,” tegasnya.
Terkait Pilkada mendatang, Rito menyebut pihaknya belum membahas pencalonan. Fokus utama saat ini adalah memperkuat basis partai dan menargetkan kemenangan pada Pemilu mendatang.
“Kami harus bekerja keras karena masih ada beberapa kabupaten yang belum diisi kader PKB. Minimal kursi di empat kabupaten harus terisi, dan di DPR provinsi harus kita tingkatkan,” ujarnya.
Pembahasan terkait pencalonan kepala daerah masih menunggu kepastian regulasi di tingkat pusat, sehingga keputusan akan diambil melalui kajian matang dan mempertimbangkan respons masyarakat.
Di sisi lain, Ketua Panitia Pelaksanaan, Edward Sakthi menjelaskan kegiatan tersebut mencakup tiga agenda utama, yakni pengukuhan pengurus DPW, orientasi politik, dan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil).
Menurutnya, pengukuhan menjadi fondasi awal memperkuat kebersamaan dan semangat kolektif dalam menjalankan amanat partai. Sementara orientasi politik bertujuan membekali kader dengan pemahaman kepartaian secara profesional. “Musyawarah kerja wilayah menjadi forum evaluasi dan perumusan langkah strategis tingkat provinsi untuk menjawab persoalan daerah,” kata Sakthi. [ERS-NAL]
