Ini Penilaian GPI Papua Terkait Peran Militer di PSN
Pdt. Donal Salima
Merauke, PSP – Ketua Sinode Gereja Protestan Indonesia (GPI) Papua, Pendeta Donald E. Salima, menilai pengerahan militer di Tanah Papua terkesan berlebihan dan telah melampaui fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara.
“Ada kesan begitu. Kalau peran dan fungsi militer dilakukan dengan semestinya sebenarnya tidak masalah. Namun saat ini militer sudah menguasai sektor ekonomi dan itu diambil alih semua,” ujar Salima.
Salima menegaskan, GPI Papua akan terus melakukan pendampingan terhadap umat dan masyarakat sebagai tindak lanjut keputusan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) yang menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke.
Menurutnya, PSN telah menjadi persoalan serius bagi masyarakat, khususnya warga GPI Papua. Ia menyebutkan sedikitnya delapan kampung di wilayah Okaba terdampak langsung oleh pelaksanaan PSN.
“PSN ini menjadi masalah masyarakat. Warga GPI Papua khususnya, ada delapan kampung di wilayah Okaba yang terdampak PSN,” katanya.
Sebagaimana diketahui, dalam Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) PGI Tahun 2026 yang digelar di Merauke dan diikuti 105 sinode dari Aceh hingga Papua, 30 PGI wilayah, serta sejumlah lembaga oikumenis, disepakati rekomendasi untuk menolak PSN yang saat ini dijalankan di Merauke.
Selain menolak PSN, PGI juga menyatakan sikap menolak militerisasi dan kecenderungan otoritarianisme yang dinilai melemahkan hak-hak masyarakat adat dan warga lokal.
Salima menyatakan, GPI Papua menjadi ujung tombak dalam mengawal keputusan tersebut karena wilayah terdampak PSN berada di Papua Selatan, di mana mayoritas umat GPI Papua bermukim.
“Bagi kami, keputusan PGI dalam sidang MPL adalah dukungan gereja-gereja kepada masyarakat untuk menghentikan PSN. Ada dua keputusan penting, yakni menolak PSN dan menolak militerisasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, hasil pembahasan komisi Papua dalam sidang MPL PGI juga memutuskan langkah advokasi lanjutan dengan menghadap Presiden Republik Indonesia.
“Saluran regulasi itu dikeluarkan dari pintu utama, maka solusinya juga harus dibicarakan di pintu pertama,” jelas Salima.
Lebih lanjut, Salima mengungkapkan bahwa dampak PSN telah memunculkan perbedaan sikap di tengah masyarakat di wilayah pelayanan GPI Papua, seperti di Salamepe, Nakias, Banamepe, Buepe, Tagaepe, dan Kwemsid. “Mulai mengayun, artinya ada yang setuju dan ada yang tidak setuju,” pungkasnya. [ERS-NAL]
