Empat Tahun Papua Selatan Mekar, Kontainer di Pelabuhan Merauke Terus Alami Penumpukan

Pelindo: Kami sudah sampaikan persoalan ini ke DPR

Merauke, PSP – Hampir empat tahun sejak Papua Selatan resmi dimekarkan menjadi provinsi, kondisi Pelabuhan Merauke sebagai objek vital distribusi logistik masih menghadapi persoalan serius.

Penumpukan kontainer di lapangan pelabuhan terus terjadi tanpa solusi konkret, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kelancaran arus barang hingga risiko keselamatan kerja buruh bongkar muat.

Kontainer yang masuk ke Pelabuhan Merauke nyaris tidak pernah keluar secara optimal.

Seluruh logistik pembangunan Papua Selatan bergantung pada pelabuhan tersebut, sementara kapasitas lahan penumpukan sangat terbatas dan belum didukung depo di luar kawasan pelabuhan.

General Manager PT Pelindo Regional 4 Merauke, Muhammad Rasul Irmadani, mengatakan kondisi ini seharusnya sudah diantisipasi sejak awal pemekaran Papua Selatan menjadi provinsi baru.

“Sejak pemekaran, giat pembangunan meningkat. Semua logistik datang lewat pelabuhan, sementara luasan pelabuhan sangat terbatas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, luas area penumpukan peti kemas di Pelabuhan Merauke hanya sekitar 1,4 hektare, dengan luasan efektif yang benar-benar terpakai sekitar 1 hektare. Sementara itu, arus kontainer yang masuk tidak pernah berhenti.

“Kontainer datang terus, tapi tidak ada depo di luar pelabuhan. Semua menumpuk di dalam pelabuhan. Pemilik barang juga tidak punya gudang, sehingga kontainer dijadikan sebagai gudang,” katanya.

Akibatnya, fungsi lini satu dan lini dua pelabuhan menyatu, padahal secara ideal lini dua seharusnya berada di luar kawasan pelabuhan.

Kondisi ini diperparah dengan kebijakan pembatasan kontainer untuk keluar pelabuhan yang diduga berkaitan dengan keterbatasan struktur jalan di Merauke.

“Seharusnya ada kebijakan dari pemerintah untuk mengurai kontainer di dalam pelabuhan. Selama lini satu dan dua bersatu dengan lahan sempit, tidak akan ada perkembangan,” tegasnya.

Rasul mengungkapkan, sejak pemekaran Papua Selatan, traffic peti kemas di Pelabuhan Merauke terus meningkat signifikan. Jika sebelumnya arus kontainer masih di bawah 40 ribu TEUs per tahun, kini telah menembus 50 ribu TEUs.

“Secara logika, kalau traffic tumbuh, income juga ikut tumbuh. Tapi ini stuck karena perputaran kontainer tidak cepat seperti di pelabuhan wilayah lain,” ujarnya.

Ia menambahkan, kapal yang akan bersandar untuk bongkar muat sering kali harus mengantre akibat keterbatasan lahan penumpukan. Wacana pembangunan depo luar pelabuhan juga belum bisa direalisasikan karena masih harus melalui tahapan feasibility study.

Pelindo Merauke, lanjut Rasul, telah menyampaikan kondisi ini dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPR. Selain itu, pihaknya juga kerap meminta pemilik barang untuk segera mengeluarkan muatan guna mengurangi penumpukan.

“Kerentanan kerja itu sangat tinggi. Pelabuhan sudah terkesan seperti pasar karena kontainer menumpuk,” katanya.

Ia menekankan perlunya sinergi semua pihak, baik pemerintah daerah, legislatif, maupun pemangku kepentingan lainnya, agar Pelabuhan Merauke dapat berkembang seiring pertumbuhan Papua Selatan sebagai provinsi baru. “Untuk membuat daerah ini maju, kami Pelindo tidak bisa sendiri, dibutuhkan sinergi semua pihak,” pungkas Rasul. [ERS-NAL]