PGI Tegas Tolak Proyek PSN dan Militerisme di Merauke, Dukung Penolakan Masyarakat
PGI yang beranggotakan 105 sinode dari Aceh hingga Papua, 30 PGI wilayah, serta berbagai lembaga oikumenis, menyepakati rekomendasi untuk menolak PSN yang saat ini dijalankan di Merauke.
Merauke, PSP – Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) secara tegas menyatakan penolakan terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Penolakan tersebut didasari keprihatinan mendalam atas keadilan ekologis, tata kelola lingkungan, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Sikap tersebut diambil dalam Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) PGI Tahun 2026 yang digelar langsung di Merauke. Sidang ini sengaja dilaksanakan di Papua agar gereja-gereja dapat melihat, mendengar, dan menyelami secara langsung realitas yang dialami masyarakat adat dan gereja-gereja setempat.
Ketua Umum PGI, Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty, S.Th., S.Fil., M.A., kepada wartawan usai sidang, menjelaskan bahwa keadilan ekologis telah lama menjadi isu prioritas PGI dari tahun ke tahun. Hal ini berkaitan erat dengan tata kelola lingkungan dan hutan yang kerap bertindihan dengan hak-hak masyarakat adat.
Menurutnya, kerusakan lingkungan dan ketidakadilan ekologis telah lama terjadi secara menyeluruh di Papua, termasuk di Merauke. PGI juga mengingat kegagalan proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) pada periode pemerintahan sebelumnya yang tidak memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
“Kita kembali mendengar saat ini food estate dibangun lagi di atas kurang lebih dua juta hektare lahan. Karena itu sidang ini dilakukan di Merauke supaya gereja-gereja bisa melihat langsung, mendengar langsung, berada bersama masyarakat adat, MRP, dan gereja-gereja di Papua, serta mendengarkan suara, keluhan, ratapan, bahkan tangisan, bukan hanya manusianya, tetapi tanah dan buminya,” ujar Manuputty.
Setelah melalui berbagai kajian, dialog dengan masyarakat, serta pengalaman empiris gereja-gereja di Papua, PGI yang beranggotakan 105 sinode dari Aceh hingga Papua, 30 PGI wilayah, serta berbagai lembaga oikumenis, menyepakati rekomendasi untuk menolak PSN yang saat ini dijalankan di Merauke.
Selain menolak PSN, PGI juga menyatakan sikap menolak militerisasi dan kecenderungan otoritarianisme yang dinilai melemahkan hak-hak masyarakat, demokrasi, serta partisipasi kritis publik.
“Dua poin ini kami sampaikan secara singkat, jelas, dan tegas sebagai bentuk keprihatinan kami terhadap proyek PSN di Merauke dan kecenderungan militerisme serta otoritarianisme yang terjadi,” tegasnya.
PGI menegaskan dukungan penuh terhadap masyarakat adat Papua Selatan, khususnya di Merauke, yang menolak PSN. Dukungan tersebut, kata Manuputty, merupakan hasil dialog dengan lembaga adat dan para tetua masyarakat, bukan sikap sepihak institusi gereja.
Sebagai tindak lanjut, PGI berencana menyampaikan sikap tersebut secara langsung kepada pemerintah pusat, termasuk mengupayakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan aspirasi gereja-gereja dan masyarakat Papua secara langsung kepada pemerintah. “Kami akan meminta bertemu dengan pemerintah dan Presiden, serta mengajak gereja-gereja dan komponen masyarakat di Papua. Kami mendukung sikap masyarakat adat untuk menolak PSN,” pungkasnya. [ERS-NAL]
