Safanpo Pimpin Rombongan ke Kemenpan RB Minta Afirmasi Soal Pengadaan CPNS
Pertemuan rombongan dari Papua Selatan menyuarakan afirmasi CPNS ke Kemenpan RB
Merauke, PSP – Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo bersama Wakil Gubernur Paskalis Imadawa dan sejumlah pimpinan daerah mendatangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kamis (22/1), guna memperjuangkan sisa kuota CPNS Papua Selatan Tahun 2024.
Rombongan yang terdiri dari Ketua MRP Papua Selatan Damianus Katayu beserta anggota MRP, Anggota DPD RI Dapil Papua Selatan Rudy Tirtayana, Asisten III Setda Papua Selatan Alberth Rapami, Wakil Ketua III DPR Papua Selatan Yosep Albin Gebze, Sekda Papua Selatan Ferdinandus Kainakaimu, serta perwakilan pencari kerja Orang Asli Papua (OAP), diterima langsung Wakil Menteri PAN-RB Purwadi Arianto dan Deputi Bidang SDM Aparatur Aba Subagja.
Gubernur Safanpo bilang persoalan pengadaan ASN di Papua Selatan bersifat mendesak.
Ia meminta adanya pertimbangan khusus agar sisa formasi CPNS dapat diisi melalui mekanisme afirmasi bagi masyarakat lokal.
“Persoalan ini mendesak terkait pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Kami meminta pertimbangan khusus agar sisa kuota formasi CPNS dilaksanakan melalui mekanisme afirmasi bagi masyarakat lokal,” ujar Safanpo di hadapan Wamen PAN-RB.
Ia menambahkan, kedatangan rombongan membawa aspirasi pencari kerja OAP di Papua Selatan agar keterwakilan anak daerah dalam birokrasi dapat terpenuhi secara optimal.
Senada, Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa menyoroti pelaksanaan CPNS 2024 yang dinilai belum maksimal menyerap tenaga kerja asli daerah. Pasalnya, banyak formasi justru diisi oleh OAP yang tidak berdomisili di Papua Selatan.
“Anak-anak asli Papua Selatan, terutama yang terdampak langsung oleh Proyek Strategis Nasional dan pemekaran ibu kota provinsi, harus diberikan prioritas. Mereka bagian penting dari transisi pemerintahan baru di Papua Selatan,” tegas Paskalis.
Menanggapi hal itu, Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Aba Subagja menyatakan akan segera melaporkan usulan tersebut kepada Menteri PAN-RB. Ia menekankan pentingnya kelengkapan data sebagai dasar penyusunan kebijakan agar persoalan serupa tidak terulang. “Kami menerima masukan ini dan akan mencari strategi yang tepat. Mekanismenya dapat diatur secara presisi di daerah, namun datanya harus lengkap. Kami mohon bersabar sementara proses ini direalisasikan,” ujar Aba. [ERS-NAL]
