Rudy Tirtayana: Standar rekrutmen CPNS di Papua tidak dapat disamakan dengan daerah lain
Merauke, PSP – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Papua Selatan, Rudy Tirtayana, menghadiri pertemuan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada Kamis (22/1).
Dalam rekaman suara yang dikirimkan Humas Pemprov Papua Selatan, Rudy menyuarakan perlunya kebijakan khusus dari KemenPAN-RB terkait rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Papua Selatan.
Usulan ini disampaikan menyusul adanya protes masyarakat terhadap sisa kuota CPNS 2024 yang masih tersisa sekitar 206 formasi.
Rudy menilai standar rekrutmen CPNS di Papua tidak dapat disamakan dengan daerah lain, khususnya wilayah Jawa. Menurutnya, kondisi sosial, geografis, dan sumber daya manusia di Papua Selatan membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda.
“Standar rekrutmen di Papua tidak bisa disamakan dengan wilayah Jawa. Perlu ada kelonggaran kebijakan agar putra-putri daerah yang sudah mengikuti tes, namun mengalami kendala teknis dan ambang batas, tetap memiliki kesempatan mengabdi di tanahnya sendiri,” ujar Rudy.
Ia juga mengungkapkan pengalamannya saat bekerja di sektor perbankan, di mana ia pernah menyampaikan kepada jajaran direksi agar mekanisme rekrutmen bagi orang Papua tidak disamaratakan dengan daerah di Indonesia bagian barat.
“Di Papua, khususnya Papua Selatan, harus ada kebijakan khusus dari pimpinan. Jika tetap menggunakan kebijakan umum yang berlaku, tentu para pencari kerja sulit menerima hasilnya,” katanya.
Rudy menegaskan bahwa aspirasi para pencari kerja asli Papua bukanlah tuntutan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), melainkan permintaan atas keadilan dan keberpihakan kebijakan.
“Adik-adik ini tidak meminta untuk memisahkan diri dari Indonesia atau meminta merdeka. Tidak. Mereka hanya ingin diberi kesempatan yang adil,” tegasnya.
Menurut Rudy, tanpa kebijakan afirmatif, keterlibatan orang asli Papua akan semakin terbatas, tidak hanya di lingkungan pemerintahan, tetapi juga di sektor swasta.
“Karena itu, kita perlu menengok Papua agar masyarakat di daerah ini benar-benar merasa menjadi bagian dari bingkai NKRI,”
Sementara, Harapan Pencari Kerja OAP yang turut hadir meminta agar sisa kuota CPNS dapat diatur secara mandiri oleh daerah melalui kebijakan Gubernur. Hal ini bertujuan agar pembagian formasi bisa didistribusikan secara adil berdasarkan suku-suku di wilayah adat Provinsi Papua Selatan. “Kami berharap pulang membawa berita baik bagi teman-teman di daerah,” ujar perwakilan tersebut. pungkasnya. [ERS-NAL]
