Gubernur Papua Selatan Minta Dinas PTSP Bantu Investor
Merauke, PSP – Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, meminta seluruh kepala dinas, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi maupun kabupaten, untuk membantu para pengusaha yang melakukan investasi di wilayah Papua Selatan.
Safanpo menegaskan pembangunan daerah tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah semata. Menurutnya, pembangunan membutuhkan kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat.
“Sebagian besar potensi kekayaan sumber daya alam di suatu wilayah dikelola bersama oleh pemerintah dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Safanpo dalam acara dialog bersama investor di Hotel Swiss-Bell beberapa waktu lalu.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pelaku usaha dan investor yang telah menanamkan modal serta menjalankan aktivitas usahanya di Papua Selatan.
Safanpo menjelaskan, anggaran pembangunan daerah sebagian besar bersumber dari pajak, baik pajak usaha, tenaga kerja, pegawai, maupun aktivitas perekonomian lainnya. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan daerah sangat bergantung pada iklim investasi yang sehat.
Menurut dia, terdapat tiga hal penting yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan dan mendukung pembangunan. Pertama, menciptakan iklim investasi yang kondusif.
“Pemerintah daerah harus menciptakan suasana yang membuat investor merasa nyaman dan tertarik menanamkan modal di wilayah kita,” ujarnya.
Ia juga meminta para bupati melalui kepala dinas PTSP untuk membuka ruang dialog dan diskusi dengan pelaku usaha guna membahas berbagai kendala yang dihadapi bersama.
Melalui komunikasi tersebut, pelaku usaha dapat menyampaikan saran dan masukan untuk perbaikan iklim investasi.
Kedua, Safanpo menekankan pentingnya kemudahan proses perizinan. Ia meminta kepala dinas PTSP provinsi dan kabupaten memberikan pelayanan perizinan yang cepat dan mudah tanpa mengabaikan prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
“Memberikan kemudahan bukan berarti mengabaikan mekanisme dan tahapan yang telah diatur,” jelasnya.
Ketiga, Gubernur menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan investasi. Ia meminta setiap perusahaan yang masuk ke Papua Selatan untuk melibatkan masyarakat sejak tahap awal hingga perekrutan tenaga kerja. “Kita ingin pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha tumbuh dan berkembang bersama,” pungkas Safanpo.[ERS-NAL]
