OPD Harus Gunakan Hasil Riset dalam Perencanaan Daerah
Focus Group Discussion (FGD) ke-II tentang kajian pemetaan wilayah berbasis etnografi di Hotel Sunny Day Inn Merauke, Kamis 20-11.
Merauke, PSP – Asisten III Bidang Umum Setda Papua Selatan, Alberth A. Rapami, menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan wajib memanfaatkan hasil riset para peneliti sebagai dasar penyusunan perencanaan dan kebijakan.
Pesan tersebut ia sampaikan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) ke-II tentang kajian pemetaan wilayah berbasis etnografi di Hotel Sunny Day Inn Merauke, Kamis (20/11), mewakili Gubernur Apolo Safanpo.
Kegiatan yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Selatan itu bertujuan memperkuat basis data dan kajian ilmiah untuk perencanaan pembangunan di empat kabupaten: Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat.
Dalam sambutannya, Alberth menekankan pentingnya pemanfaatan hasil riset bagi pemerintah daerah. “Hasil riset jangan selesai di sini. Harus digunakan dalam perencanaan seluruh OPD, terutama jika riset berkaitan dengan manusia,” ujarnya.
Ia menjelaskan para peneliti telah turun langsung untuk melakukan wawancara dan diskusi dengan masyarakat di seluruh kabupaten.
Ia berharap hasil riset tersebut disampaikan kepada seluruh kepala OPD karena riset menjadi bahan penting bagi pimpinan dalam mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. “Kerja sama ini sudah berjalan baik. Selama tiga tahun terakhir Bapperida telah bekerja sama dengan Universitas Musamus dan universitas lainnya untuk melakukan berbagai kajian,” katanya.
Namun, Alberth mempertanyakan apakah kajian-kajian tersebut sudah benar-benar digunakan dalam proses perencanaan pemerintah daerah.
Menurutnya, riset harus menjadi komponen penting dalam penyusunan rencana tata wilayah, pembangunan kota, maupun kebijakan sosial lainnya.
Kata dia, amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 2014 menegaskan pentingnya percepatan kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan daya saing daerah, dengan tetap memperhatikan demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan daerah.
“Pemerintah selalu menggandeng universitas lokal yang memahami konteks daerah dan memiliki data terkait penduduk di empat kabupaten,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu ia turut menjelaskan definisi dan pentingnya etnografi serta pemetaan wilayah sebagai metode riset. Etnografi, katanya, merupakan penelitian berbasis observasi dan partisipasi langsung di komunitas, bertujuan memahami cara hidup dan interaksi sosial. Sedangkan pemetaan wilayah adalah proses ilmiah untuk menganalisis dan memvisualisasikan data geografis.
Menurut Alberth, FGD yang menghadirkan lembaga riset, OPD, dan Bapperida empat kabupaten ini menjadi forum penting untuk memperluas wawasan dan memastikan hasil kajian benar-benar diterapkan dalam kebijakan. “Persoalannya adalah apakah FGD ini digunakan untuk perencanaan atau tidak. Itu yang harus kita jawab bersama,” tegasnya.
Albert bilang, Bapperida Papua Selatan diharapkan mensosialisasikan hasil riset kepada seluruh OPD agar setiap instansi memiliki tanggung jawab yang sama dalam menyusun program sesuai kebutuhan masyarakat. FGD tersebut juga diikuti secara daring oleh para kepala Bapperida dari empat kabupaten di Papua Selatan. [ERS-NAL]
