Gubernur Papua Selatan Akan Temui Menteri PAN-RB, Usulkan Pendaftaran Ulang CPNS

Merauke, PSP – Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menyatakan akan menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) untuk membahas usulan pendaftaran ulang CPNS bagi pencari kerja Orang Asli Papua (OAP) yang tidak lulus seleksi.

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Apolo saat menghadiri rapat bersama Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS) pada Sabtu (5/7), menyikapi serangkaian aksi unjuk rasa dari para pencaker OAP yang tidak lolos seleksi CPNS 2024 maupun yang telah dinyatakan lulus.

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara MRPS dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Selatan yang digelar pada Jumat (4/7).

Gubernur Apolo menjelaskan, tahapan seleksi CPNS 2024 di Papua Selatan telah berjalan sesuai aturan dan telah selesai. Namun, masih terdapat 200 formasi kosong dari total kuota 1.000 formasi yang dialokasikan pemerintah pusat.

“Pemerintah pusat sebenarnya meminta agar dilakukan optimalisasi formasi yang tersisa. Namun, kami memilih untuk menahannya karena jika optimalisasi dilakukan, anak-anak Papua yang tidak lulus tetap tidak akan terakomodir,” ujar Gubernur Apolo.

Menurutnya, optimalisasi hanya akan mengisi sisa formasi dari peserta yang telah lulus tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Sementara mereka yang tidak lulus sejak awal tetap akan tersisih.

“Karena itu, kami mengusulkan bukan optimalisasi, melainkan pendaftaran ulang. Dengan begitu, mereka yang tidak lulus bisa ikut kembali dalam proses seleksi,” tegasnya.

Gubernur Apolo mengaku telah menyurati MenPAN-RB dan telah mendapat jawaban untuk bertemu pada 10 Juli 2025 di Jakarta. Ia juga berencana membawa perwakilan dari para pencaker yang melakukan aksi demonstrasi agar bisa mendengar langsung keputusan dari pemerintah pusat.

“Tiga perwakilan akan kami bawa ke Jakarta agar bisa berdiskusi langsung dengan menteri. Kita ingin agar ada kebijakan khusus berupa pendaftaran ulang,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa peserta yang telah lulus seleksi tidak akan dibatalkan karena mereka juga merupakan OAP dan telah memenuhi semua persyaratan.

“Kalau kita batalkan yang sudah lulus lalu menggantinya dengan yang belum lulus, itu hanya memindahkan masalah. Yang dibatalkan pun akan melakukan demo,” katanya.

Apolo menyampaikan bahwa mereka yang sudah lulus akan tetap menerima Surat Keputusan (SK), sementara pemerintah provinsi akan berupaya menambah kuota baru untuk pencaker yang belum lulus.

Sementara itu, Ketua MRPS, Damianus Katayu, menyatakan pihaknya telah menerima aduan dari pencaker OAP terkait 13 peserta yang dianggap tidak memenuhi kriteria OAP namun dinyatakan lulus. MRPS akan memverifikasi ulang rekomendasi yang diberikan.

Menurutnya, syarat untuk mendapat rekomendasi OAP adalah memiliki orang tua kandung OAP atau dibesarkan dalam keluarga Papua. Rekomendasi yang tidak sesuai akan dibatalkan.

Demianus juga mengusulkan pembukaan tambahan kuota 300 formasi untuk tiga kabupaten di Papua Selatan yang belum membuka formasi CPNS sejak 2021, masing-masing 100 formasi per kabupaten, melalui jalur seleksi tes.

“Jika terlalu banyak afirmasi, bisa berdampak buruk bagi kualitas pendidikan dan daya saing. Anak-anak Papua juga harus mampu bersaing,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa kuota tersisa di tingkat provinsi sebanyak 200 formasi tetap harus diisi melalui jalur tes dan diprioritaskan untuk OAP.

Katayu mendukung agar SK bagi peserta yang sudah lulus segera dibagikan karena mereka juga adalah anak-anak asli Papua yang memiliki hak yang sama. Sebagai informasi, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh kelompok kerja MRPS, Rektor Universitas Musamus Merauke Beatus Tambaib, serta tokoh masyarakat yang juga mantan Bupati Merauke, Fredy Gebze. [ERS-NAL]