Terkait Demo Hasil Tes CPNS 2024, Fraksi Nasdem : Ini harus disikapi serius oleh Gubernur Papua Selatan

Merauke, PSP – Fraksi Partai Nasdem di Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Selatan menyikapi aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat yang mengatasnakaman  solidaritas pencari kerja Orang Asli Papua provinsi Papua Selatan di kantor DPRP Papua Selatan, Kamis (18/6/2025).

Ketua Fraksi Nasdem,  menilai penyampaian aspirasi sudah sesuai saluran demokrasi, Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan menyadari bahwa kami ada karena masyarakat dan kami hadir untuk menerima dan meperjuangankan aspirasui masyarakat.

Terkait dengan tuntutan hari ini, yaitu terkait Hasil Tes CPNS Tahun 2024, yang mana menyisahkan permasalahn, menurut Fraksi Nasdem ini harus disikapi serius oleh Gubernur Papua Selatan.

Sebagai Ketua Fraksi Nasdem, Simon Salle berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat tersebut baik adanya. Provinsi Papua selatan yang adalah Daerah Otonomi Baru (DOB) memang harus mendapat perhatian khusus dalam hal rekruitmen PNS, yang memberikan porsi lebih atau kuota lebih kepada OAP.

“Tentunya dengan menentukan persyaratan yang tidak terkesan mempesulit pelamar, contohnya terkait ambang batas nilai kelulusan atau pasing grade”, ujar Simon, di sela-sela demo tersebut.   

Pemerintah Provinsi dalam hal ini gubernur, kata dia, wajib hukumnya memperjuangan hal-hal terkait tes CPNS yang menjadi aspirasi masayarakat OAP ini. Gubernur berkonsultasi dengan Menpan RB, Menteri Dalam Negeri dalam hal dukungan mendapat kuota khusus, karena menjadi kebutuhan PNS di DOB di tanah Papua yang memiliki otonomi khusus.

“Perlu kami contohkan bahwa, di daerah ini pernah terjadi persoalan kepegawaian dan bahkan ketika itu merugikan banyak orang yang mengikuti tes CPNS. Namun oleh Bupati Merauke ketika itu Romanus Mbaraka mampu menyelesaikan masalah tersebut. Karena adanya komunikasi dan koordinasi yang baik bersama Menteri PAN-RB dan Menteri Dalam Negeri”, bebernya. Ketika itu tambah Simon bupati Romanus mampu meyakinkan Pemerintah Pusat bahwa apa yang diusulkan adalah solusi terbaik untuk masyarakat OAP dan kemajuan daerah. [FHS-NAL]