Wagub Papua Selatan Soroti Kelangkaan BBM dan Desak Evaluasi PSN

RDP yang dihadiri Wagub Imadawa di DPR Provinsi Papua Selatan.
Merauke, PSP — Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, melontarkan kritik tajam terhadap kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus terjadi di wilayahnya, meskipun program ketahanan pangan yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) tengah berjalan masif di Papua Selatan.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dansatgas BKO Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan, Senin (2/6/2025), di ruang rapat DPRP Papua Selatan.
“BBM makin langka, antrean kendaraan mengular tiap hari, bahkan hingga memacetkan jalan. Sementara alat dan mesin pertanian sudah dikirim ke Merauke, tapi tanpa memperhitungkan ketersediaan BBM-nya,” tegas Paskalis dalam rapat.
Paskalis menekankan pentingnya menyinkronkan kebijakan PSN dengan kebutuhan dasar masyarakat. Ia mendorong DPRP untuk segera menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tata kelola lahan pertanian secara jelas, termasuk identifikasi masyarakat terdampak, agar penggusuran lahan tidak menyebabkan pergeseran komunitas lokal.
Ia juga menyoroti pentingnya pemberdayaan anak-anak lokal untuk dilatih menjadi operator alat mesin pertanian. Menurutnya, anak muda kampung harus dilibatkan agar memiliki keterampilan, sekaligus menjaga keberlanjutan program di masa depan.“Jangan sampai PSN ini malah mengorbankan masyarakat. Kita perlu pastikan generasi muda kampung bisa mengoperasikan dan merawat alsintan yang diberikan negara,” ujar Paskalis.
Terkait infrastruktur, Paskalis menyoroti proyek pembangunan jalan sepanjang 135 km dari Muting ke Wanam, dan meminta agar batu materialnya diambil dari Boven Digoel sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia juga menegaskan perlunya transparansi penggunaan anggaran PSN dan keterlibatan aktif Pemerintah Provinsi Papua Selatan, bukan sekadar menjadi penonton.
“Pemerintah provinsi harus teken kerja sama resmi dengan Satgas Pangan Nasional. Jangan sampai kesannya hanya diajak-ajak,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan Pertamina untuk mengatasi krisis BBM. Ia juga mendukung penuh usulan pemberdayaan pemuda lokal, dan memastikan pembukaan lahan akan mengikuti SOP yang ketat, dengan pengawasan dari Mabes TNI dan Angkatan Darat.
Terkait proyek jalan PSN, Rizal mengungkapkan bahwa dua ruas jalan dari arah Muting dan Wanam telah disurvei, dan pelaksanaannya akan dimulai dari dua arah yang akan bertemu di titik tengah.
“Kami sudah siapkan draf kerja sama dan akan segera dilaporkan ke Gubernur dan Wagub dalam minggu ini. Pemprov Papua Selatan akan dilibatkan penuh dalam PSN ini,” pungkasnya. PSN Ketahanan Pangan ini merupakan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan nasional. Namun, tantangan di lapangan seperti kelangkaan BBM, keterlibatan masyarakat lokal, serta transparansi anggaran kini menjadi sorotan utama. [ERS-NAL]