Bahas Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Senator Frits Serap Aspirasi Pemuda
Senator Frits didampingi ketua STAK Merauke.
Merauke, PSP – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)/MPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Selatan, Frits Tobo Wakasu kembali melakukan pertemuan untuk menyerap aspirasi masyarakat di Papua Selatan. Kali ini Senator Frits melakukan pertemuan dengan kalangan pemuda di Papua Selatan dengan mengangkat tema ” Hubungan Pusat dan Daerah (Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah) bertempat di Aula Sekolah Tinggi Agama Kristen (STAK) Merauke, Senin (21/4).
“ Ini datang dari berbagai Organisasi Kepemudaan dan perwakilan Pemuda gereja,” katanya kepada media ini usai kegiatan.
Dijelaskan Senator Frits, penyerapan aspirasi ini bentuk Negara memberikan masyarakat seluas-luasnya untuk menyampaikan apa yang dirasa, dilihat dan di mau yang akan diteruskan kepada pemerintah.
Senator Frits juga menuturkan pemuda Indonesia dan lebih khusus Papua Selatan adalah garda depan yang akan menjalankan seluruh apa yang ada di Papua Selatan termasuk membawa kemajuan diri sendiri maupun kemajuan daerah ini.
“ Tolak ukurnya pemuda sangat penting dalam membangun Sumber Daya Manusia di Papua Selatan,” tuturnya.
Dalam pertemuan tersebut, Senator Frits menambahkan terdapat 3 kata yang harus dipahami, dimiliki dan merasa itu yang harus disampaikan yaitu Sentralisasi, Desentralisasi dan Otonomi Daerah,”
“ Sentralisasi itu adalah kewenangan yang dipegang oleh pemerintah pusat, desentralisasi itu adalah kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk seluas-luasnya dia melakukan, dan Otonomi Khusus dan kita di Papua ini lebih khusus di Papua Selatan artinya ada kekhususan daerah yang diberikan oleh Pemerintah dan dengan keasliannya itu melakukan sebuah pengembangan terutama pengembangan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan banyak hal yang harus dilakukan,” sambungnya.
Dengan adanya penyerapan aspirasi ini, Senator Frits juga menyebut ini merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang berjalan di Papua Selatan. “ Ada terjadi Desentralisasi tetapi tugas-tugas pemerintah pusat, pantauan-pantauan pemerintah pusat tetap eksis di Papua Selatan,” pungkasnya.[JON-NAL]
