Penyalahgunaan Dana Desa Masih Sering Terjadi

Merauke, PSP – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) kabupaten Merauke, Daud Hollenger menyebutkan bahwa penyalahgunaan pengelolaan dana kampung masih sering terjadi di Merauke.

Dijelaskan Daud persoalan yang terjadi adalah seringnya terjadi keterlambatan dalam Laporan PertangungJawaban yang menghambat proses pencairan dana berikutnya.

“ Ini menjadi persoalan bahwa selama pengelolaan dana itu kita bisa lihat dari tidak transparan, misalnya sering terjadi keterlambatan Laporan Pertangjawaban sudah pasti bahwa ada  sesuatu disitu. Kita harus menunggu misalnya kurun waktu satu tahun menunggu LPj, itu mempengaruhi transfer dana berikut atau rekomendasi pencairan dana berikut tidak akan diberikan tetapi itu tetap saja kita hadapi, LPJ terlambat bahkan pertanggungjawaban-pertanggungjawaban yang melalui pemeriksaan tidak disampaikan laporan pengelolaan dengan baik itu sudah jelas,” katanya kepada sejumlah wartawan di kantor Bupati, Rabu (26/2).

Tidak hanya menghambat pengelolaan keuangan, penyelenggaraan pemerintah kampung tidak bisa berjalan efektif karena ada sesuatu yang tidak beres dalam pengelolaan anggarannya.

“ Semua yang menggunakan Alokasi Dana Kampung harus diputuskan dalam rapat bersama karena dana itu sebagai pengguna anggaran itu dia harus bertanggungjawab dan itu harus dalam rapat tidak bisa diputuskan oleh kepala kampung sendiri. Masih banyak penyalahgunaan keuangan ini akibat dari ketidaktahuan meskipun berkali-kali sudah ada aturan tapi selama kita tidak konsekuen berpegang pada aturan pengelolaan keuangan dengan baik pasti terjadi penyimpangan dan permasalahan,”  jelasnya.

Untuk itu, di pemerintahan Presiden Prabowo ini dirinya berharap persoalan-persoalan tersebut dapat diminimalisir terlebih dengan adanya efisiensi anggaran jika hal tersebut masih terjadi akan berdampak terhadap masyarakat kampung itu sendiri. “ Di pemerintahan yang baru Presiden Prabowo semua persoalan-persoalan dana yang tidak beres ini tidak boleh lagi terjadi apalagi dengan efisiensi anggaran. Ini sangat fatal bagi kampung, jika sudah terjadi efisiensi harusnya kegiatan-kegiatan prioritas yang bisa didanai dana kampung terus terjadi penyalahgunaan, kampung akan tidak berdaya. Oleh karena itu pengelolaannya harus melibatkan semua aparat kampung,” pungkasnya.[JON-NAL]-