Kontrak Pembangunan Kantor Gubernur dan DPR Papua Selatan Ditandatangani di Dirjen Cipta Karya
Pemerintah Provinsi Papua Selatan saat hadiri penandatangan kontrak pembangunan gedung kantor gubernur dan DPR Provinsi Papua Selatan di Ditjen Cipta Karya.
Merauke, PSP – Pembangunan infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Selatan memasuki babak baru, dengan penandatanganan kontrak pembangunan Gedung Kantor Gubernur, Gedung DPRD, dan land development kawasan pusat pemerintahan di KTM Salor.
Penandatanganan kontrak tersebut berlangsung di kantor Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kamis (19/12), dan dihadiri langsung oleh Pj. Gubernur Papua Selatan, Komjen Pol (Purn) Rudy Sufahriadi.
Dalam sambutannya, Rudy Sufahriadi menyampaikan, acara ini memiliki makna yang sangat penting bagi masyarakat Papua Selatan. Sebagai provinsi yang baru terbentuk, kata Sufahriadi, pembangunan fasilitas pemerintahan adalah kebutuhan mendesak untuk mendukung efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal.
“Gedung Kantor Gubernur, Gedung DPRD, dan kawasan pusat pemerintahan yang akan dibangun ini bukan hanya simbol keberadaan Provinsi Papua Selatan, tetapi juga akan menjadi pusat aktivitas pemerintahan, pengambilan keputusan, serta perencanaan pembangunan daerah untuk kemajuan masyarakat,” ujar Sufahriadi.
Ia mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan tersebut. Menurutnya, kerja sama yang terjalin adalah wujud nyata komitmen bersama untuk membangun Papua Selatan yang lebih baik.
“Kami percaya bahwa kerja sama ini akan mengantarkan Papua Selatan menuju kemajuan yang berkelanjutan. Dengan adanya fasilitas ini, kita dapat lebih efektif dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tambahnya.
Sufahriadi mengingatkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proyek ini, mulai dari kontraktor, konsultan, hingga instansi teknis, untuk memastikan pembangunan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tepat waktu, dan mengutamakan kualitas. Ia juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta prinsip tata kelola yang baik dalam setiap tahap pelaksanaan proyek.
“Pelaksanaan pembangunan ini harus dilakukan dengan integritas, agar setiap tahap berjalan sesuai dengan perencanaan dan memenuhi standar yang telah ditetapkan,” tegas Sufahriadi.
Selain itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat Papua Selatan untuk mendukung dan mengawal pembangunan ini. “Fasilitas yang dibangun ini adalah milik kita bersama. Manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat, baik sekarang maupun di masa depan,” katanya.
Ia tekankan pentingnya sinergi dan koordinasi yang erat di antara jajaran pemerintah daerah untuk mengatasi kendala yang mungkin muncul dalam pelaksanaan proyek. Dalam acara tersebut, turut hadir Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beserta jajaran Kementerian PUPR, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Papua Selatan, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Juga hadir perwakilan perusahaan kontraktor dan konsultan yang akan melaksanakan pembangunan. [ERS-NAL]
