Sekelompok Massa Datangi Kantor Gubernur PPS, Ini Tuntutannya
Suasana pertemuan sekelompok masyarakat dengan Pj.Sekda Papua Selatan di kantor Gubernur Papua Selatan
Merauke, PSP – Puluhan masyarakat yang mengatasnamakan Forum Peduli Nasib Anak Negeri Papua Selatan mendatangi dan melakukan aksi ke kantor Gubernur Papua Selatan,Rabu (23/10/2024). Massa yang dipimpin koordinator Markus Kawokwot itu diterima langsung Pj.Sekda Papua Selatan, Maddaremmeng, Kepala BKPSDM, Albert Rapami dan sejumlah pejabat lainnya.
Dalam kesempatan itu, Markus menyampaikan pernyataan sikap yang meliputi pengangkatan dan penempatan pejabat hingga mutasi ASN ke Papua Selatan. Mereka menyebut dalam masa kepemimpinan penjabat gubernur sebelumnya sebelumnya adanya penerimaan PNS dari Jayapura untuk Papua selatan, hal itu dinilai tidak berpihak pada anak-anak Papua Selatan. Seharusnya, memprioritaskan anak-anak Papua Selatan.
Dalam kesempatan itu, mereka juga meminta penjabat gubernur Papua Selatan saat ini, Rudy Sufahriadi agar dalam penerimaan PNS formasi 1.000 orang tahun 2024 yang sedang berproses saat ini agar konsisten mewujudkan 80 persen anak-anak negeri Papua Selatan. “Kedatangan kami kesini tidak ada hubungan politik, ini murni gerakan hati sebagai bentuk tanggungjawab moril kepada anak cucu pewaris negeri ini”, kata Markus di hadapan Pj.Sekda.
Menanggapi itu, Pj.Sekda Maddaremmeng mengatakan di awal terbentuknya Provinsi Papua Selatan tidak memiliki pegawai, sehingga diterima dari provinsi induk (provinsi Papua,red) dan dari empat kabupaten cakupan Papua Selatan maupun pegawai dari pusat. Saat itu ada usulan pegawai yang masuk sebanyak 734 orang, baik dari provinsi induk,empat kabupaten cakupan maupun pusat. Namun ada pegawai yang mengundurkan diri dan kembali ke kabupaten asal. Terkait dengan pegawai 256 dari provinsi Papua, jumlah itu bagian dari perekrutan CPNS yang dilakukan sebelum adanya pemekaran provinsi PPS.
Oleh pemerintah Pemprov Papua mengusulkan ke Pemerintah pusat sehingga ditempatkan ke Papua Selatan.Dari Pemprov Papua Selatan kemudian melakukan bargaining dengan pemerintah Provinsi Papua untuk agar memberikan alokasi penerimaan tahun 2024 sebanyak 1.000 orang.
“1.000 ini kita diskusikan dan harus sesuai Undang-Undang. Makanya alokasi jabatan terbanyak di SMA”, beber Maddaremmeng.
Pj.Gubernur Rudy sendiri kata pj.Sekda dalam waktu dekat akan bertolak ke Jakarta menemui Menpan RP untuk meminta kuota 80:20, yang artinya 80 persen orang asli anak Papua Selatan. Demikian juga kuota 20 persen non OAP. Dimana dalam proses penerimaan bagi OAP tidak perlu memberlakukan passing grade, tapi lebih pada perengkingan. Tujuannya guna mempermudah anak-anak asli Papua yang ikut tes.
“Pak Pj (Rudy,red) sudah berjanji akan ke Menpan RB, tapi masih menunggu mentri yang baru”, katanya. Untuk itu Pj Sekda juga meminta masyarakat untuk turut ikut mengawasi penerimaan CPNS tahun ini yang sedang berproses saat ini.[FHS-NAL]
