Pj. Bupati Mappi Serahkan 530 SK PPPK Formasi 2023 untuk Guru dan Nakes

Mappi, PSP – Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2023, kepada 530 PPPK yang terdiri dari 356 tenaga guru dan 174 tenaga kesehatan. Penyerahan SK PPPK diserahkan langsung oleh Penjabat Bupati Mappi Michael R. Gomar, S.STP, M.Si di gedung qhaindau uri, Rabu (8/5/2024).

Dalam sambutan, Penjabat Bupati menyampaikan selamat dan sukses kepada 530 PPPK formasi tahun 2023 yang terdiri dari 356 tenaga guru dan 174 tenaga kesehatan. Terima kasih kepada kepala BKPSDM dan jajarannya yang telah melaksanakan serta merencanakan, penyerahan SK PPPK formasi tahun 2023 kepada 530 PPPK.

“Jumlah PKD di lingkungan pemerintah kabupaten mappi sebanyak 2.741,  hari ini 530 PPPK formasi tahun 2023 yang terdiri dari 356 tenaga guru dan 174 tenaga kesehatan telah menerima SK dan dari jumlah 2.741 akan berkurang. Lalu ada 450 pengangkatan PNS dan PPPK yang telah mengikuti tes CAT di bulan Januari tahun 2024, sehingga dari jumlah PKD yang ada akan semakin berkurang,” jelas Penjabat Bupati.

Penjabat Bupati ungkapkan, pemerintah kabupaten mappi sangat bersyukur, karena bisa mendapatkan formasi CPNS dan PPPK sebanyak 2.741. Dan di provinisi papua selatan mendapatkan formasi 1.000, sehingga di provinsi papua selatan hanya kabupaten mappi dan provinsi yang mendapatkan formasi ini.

Namun, kata Penjabat Bupati, ada aturan yang menjadi pedoman kepada seluruh PPPK di lingkungan pemerintah kabupaten mappi yakni, undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara bukan hanya PNS, tetapi aparatur sipil negara adalah PNS dan PPPK, sehingga dengan undang-undang nomor 20 tahun 2023 menjadi landasan bagi PNS dan PPPK.

“Bapak ibu PPPK jangan minder karena hanya dikontrak sesuai paruh waktu dan kemampuan anggaran daerah, ada yang dikontrak selama lima tahun, dan bisa diperpanjangkan sesuai anggaran daerah. Tidak ada perbedaan antara PNS dan PPPK, karena dalam undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara itu sudah sangat jelas dan tugasnya sama yaitu melaksanakan kebijakan pelayanan publik, melaksanakan pelayanam publik dan perekat pemersatu bangsa,” tuturnya.

Lanjut Penjabat Bupati, dasar hukum berikutnya, peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK dan peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional. Maka PPPK bisa menduduki jabatan pengawas, administrator dan jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan kebutuhan daerah. “Atas nama penjabat bupati mappi mengucapkan selamat dan sukses atas tugas serta tanggungjawab yang diberikan oleh Tuhan dan pemerintah daerah diatas pundak bapak ibu selaku tenaga guru dan tenaga kesehatan, yang telah sah menerima SK pengangkatan sebagai PPPK kabupaten mappi. Semoga tugas serta tanggungjawab yang diberikan ini, bapak ibu bisa melaksanakan dengan baik untuk membantu pemerintah daerah dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan,” pungkasnya. [RADE-NAL]