Tahun 2023 hingga 2025 Kemiskinan Harus Diselesaikan
Samuel Rino Tahiya, S. Sos
Merauke, PSP – Di Kabupaten Merauke sebanyak 6.240 jiwa masuk dalam kategori miskin ekstrem. Data ini merupakan data yang diterima Bappeda Litbang Kabupaten Merauke dari kementrian terkait.
Hal itu sebagaimana disampaikan Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Merauke Samuel Rino Tahiya, S. Sos disela – sela rapat dengan beberapa OPD terkait membahas percepatan penghapusan kemiskinan sesuai Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2023 kemarin.
“Jumlah penduduk Merauke sampai dengan tahun 2021, ada 233 ribu jiwa, yang masuk dalam kategori miskin, terdata 23.820 jiwa,” ujar Samuel.
Dikatakan Samuel, sesuai inpres itu, ada kategori didalamnya yang termasuk dalam kategori miskin ekstrem.
“Di Merauke, jumlah yang masuk dalam kategori miskin ekstrem itu 6.240 jiwa dengan pendapatan 1 dollar (Rp.14.000) perbulan,” sebut Samuel.
Dilanjutkan, jumlah tersebut jika di bandingkan dengan 29 kabupaten kota di Papua, Merauke termasuk dalam posisi tingkat kemiskinan paling kecil.
“Kalau dihitung secara persentase disuluruh Provinsi Papua Kabupaten Merauke tingkat kemiskinannya paling rendah,” sebutnya.
Sesuai dengan amanat inpres itu, sambung Samuel, kemiskinan harus diselesaikan pada masa Tahun 2023 hingga 2025.
“Nah ini harus diselesaikan sesuai dengan amanat inpres itu. Dari inpres 4 itu, semua provinsi kabupaten yang ada penduduk miskinnya diamanatkan menyusun dokumen perencanaan, ini yang sekarang kita lagi susun, namanya dokumen RPKD yang sedang kita susun untuk program 2023 sampai 2025 bersama – sama dengan OPD tehnis,” jelasnya.
Namun demikian, Samuel mengatakan, belum dapat mendeteksi secara jelas dari jumlah 6.240 jiwa masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrem itu, berada di wilayah mana.
“Ketika kita berbicara prioritas kemiskinan nanti, dia juga melekat kepada kasus stunting di Merauke, dimana kita memiliki 20 Lokasi Prioritas (Lokpri) kasus stunting di Merauke. Nanti akan ditelusuri jumlah 6.000 kemiskinan ekstrem ini, karena ini kita baru dapat data dari kementrian, iya nanti kita survei dimana – mana lokasinya,” terangnya.
Ketika data ini ada, kata Samuel, tidak hanya berbicara orang Papua. “Kita tidak berbicara hanya orang Papua saja ya, didalam tergabung semua ya, karena didalam inpres itu, menghapus seluruh kemiskinan di Indonesia,” pungkasnya. [ERS-NAL]
