Butuh Kerjasama Semua Pihak untuk Sukseskan Pemilu Serentak 2024
Rapat kordinasi dan konsolidasi penyelenggaraan Pemilu serengak tahun 2024 di Swissbel Hotel Merauke, kemarin. Foto: PSP/FHS
Merauke, PSP – Dibutuhkan kerjasama semua pihak yang terlibat dalam dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak yang berlangsung tahun 2024 mendatang. Karena ini merupakan pertama kali terlaksana di Indonesia.
Hal itu disampaikan Wakil bupati Merauke, H.Riduwan saat membuka Rapat koordinasi dan konsolidasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024, KPU Provinsi Papua bersama Forkopimda Kabupaten Merauke di Swissbel hotel Merauke, Senin (5/9).
Wabup menyebut dalam pemilu serentak nanti banyak hal yang belum diketahui oleh masyarakat. Untuk itu diperlukan sosialiasi lebih dini sehingga bisa menciptakan pesta demokrasi yang jujur, adil, bersih dari money politik dan kampanye hitam.
Pemda Merauke sendiri, kata Wabup, akan berkoordinasi dan membantu penyelenggaraan Pemilu tersebut. Sebab, perjuangan menciptakan Pemilu yang suskses tidak gampang. Pemilu tahun 2019 lalu di Merauke bisa berjalan sukses dan tidak ada masalah yang berarti. Ini berkat kerjasama semua pihak.
“Kami sangat mengapresasi KPU Merauke atas kegiatan ini. Diharapkan, kesuksesan itu juga akan terjadi di pesta demokrasi tahun 2024 nanti,” katanya.
Orang nomor dua di Pemda itu menyebut, pihaknya akan membantu demi kelancaran pemilu serentak nanti.
“Kalau ada sarana dan prasarana yang masih kurang, kiranya kita bisa bantu. Kita beharap semua bisa berkordinasi, sehingga apapun kesulitan bisa diselesaikan,” pungkasnya.
Sementara Ketua KPU Merauke, Theresia Mahuze,SH mengemukakan sesungguhnya tahapan untuk pemilu serentak 2024 nanti, sudah berjalan sejak 14 Juni 2022 lalu. Tahapan itu terus berlangsung sesuai dengan jadawalnya masing-masing. Karena memang sesuai dengan ketentuan UU, 20 bulan paling lambat dihitung dari pelaksanaan pemungutan suara, KPU sudah melakukan tahapan.
“Ada tahapan yang kita lakukan di tahun 2022, tahun 2023 dan puncaknya di tahun 2024, sebelum pencoblosan,” terangnya.
Saat ini yang sedang berjalan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik (Parpol). Namun demi berjalannya tahapan tersebut membutuhkan anggaran. Memang untuk tahapan Pemilu serentak ini sudah dianggarkan dari APBN, tapi KPU juga mengajukan dan hibah ke Pemda untuk memback up kegiatan yang tidak bisa diakomodir dalam APBN itu. “Kita berharap, Pemda bisa memberikan KPU hibah. Kebetulan pak Wabup ada di sini, kami sangat berharap sekali bapak,” ujar Theresia yang disambut senyum oleh Wabup.[FHS-NAL]
