Rencana Pembangunan Bendungan di Kali Muyu Masih Mengambang
Dewan adat suku Muyu saat di Kantor BWS Merauke menyampaikan aspirasi mengenai pembangunan bendungan di Kali Muyu.
Merauke, PSP – Pemerintah berencana membangun bendungan di Kali Muyu Kabupaten Boven Digoel. Rencananya bendungan dibangun untuk penanggulangan dampak banjir, untuk pemenuhan air baku atau air minum dan juga untuk pembangkit tenaga listrik.
Akan tetapi, Dewan Adat Suku Muyu meminta agar pembangunan bendungan wajib berbasis ramah lingkungan dan berbasis budaya. Hal ini sebagaimana ditegaskan Dewan Adat Suku Muyu Damianus Katayu saat rapat dengar pendapat dengan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) di Kantor BWS Merauke, Rabu (27/7).
Damianus mengatakan, ditahun 2018 dewan adat suku Muyu sudah menolak rencana pembangunan bendungan itu. Sebab ada dampak – dampak yang akan didapat masyarakat Muyu, jika pembangunan tidak berbasis ramah lingkungan dan berbasis budaya. “Kesepakatan waktu itu kami buat. Kami menolak pembangunan bendungan di tanah Muyu begitupun di Ninati karena itu bagian tanah Muyu,” ujar Damianus.
Mengenai hal ini juga, pihak dewan adat suku Muyu sementara menunda pelaksanaan konsultasi publik yang hendak diselenggarakan di Ninati.
“Kami sudah sepakat untuk saat ini menunda pelaksanaan konsultasi publik yang hendak diselenggarakan di Ninati. Karena internal kami manusia Muyu kami harus bicara. Mulai dari Kamindip sampai diatas kami harus bicara dulu, karena dampak – dampaknya kami akan dapat,” tuturnya.
Menurut Damianus, pembangunan ramah lingkungan yang berbasis budaya sangat penting dilakukan.
“Jangan terjadi lompatan yang begitu jauh. Manusia – manusia Muyu baru pulang dari PNG, jangan karena pembangunan bendungan ini nanti mereka kembali lagi ke PNG karena ini sebuah kerugian untuk republik ini juga. Sebab kami sudah kaji dari berbagai aspek,” tuturnya.
Damianus katakan, pihak dewan adat suku Muyu akan membuat pernyataan secara bersama – sama yang juga akan ditembuskan ke presiden.
Ditempat yang sama, Kepala BWS Yulianus Mambrasar mengatakan, BWS sebagai pemrakarsa terkait rencana pembangunan bendungan itu. Dimana BWS diberikan kepercayaan untuk memfasilitas semua proses rencana pembangunan.
“Prinsipnya aspirasi ini kami terima dan kami akan teruskan kepada bapak Menteri begitu pun bapak Dirjen SDA terfokus pada direktur bendungan,” kata Mambrasar.
Menurut Mambrasa, perlu menghargai masukan dewan adat yang merupakan budaya masyarakat adat.
“Kami menghargai masukan dewan adat suku. Prinsipnya kami akan membangun ruang. Dan kami pun akan bertemu dengan pemerintah setempat,” tandasnya.
Dikatakan, tujuan pembangunan itu merupakan penanggulangan dampak banjir yang juga untuk pemenuhan air baku atau air minum dan untuk pembangkit tenaga listrik. “Pemerintah hadir untuk membangun negara dan menciptakam kesejahteraan bagi masyarakat. Tetapi memang pembangunan yang bagaimana, nah disini kita perlu mendengar apa isi hati mereka,” tutup Mambrasar. [ERS-NAL]
