4 Desember 2021

Papua Selatan Pos

Berita harian pagi Papua Selatan Pos

Pemalangan Jalan Perikanan, Diminta Beri Jalan Buat PLN

Bupati Merauke, Romanus Mbaraka

Merauke, PSP – Pemilik hak ulayat Dinas Perikanan diminta untuk memberi akses  jalan buat pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sebab sejak jalan Perikanan ditutup, mobil pembawa bahan bakar tidak bisa masuk ke areal pembangkit listrik PLN. Bila terus berlanjut, maka pemadaman jaringan listrik akan terjadi.

Permintaan tersebut disampaikan Bupati Merauke, Romanus Mbaraka. “Kami sudah bicara juga dengan teman-teman yang melakukan pemalangan disana agar mereka memberikan toleransi kepada PLN untuk bisa mengisi bahan bakar demi kepentingan umum,” terangnya di Kantro DPRD Merauke, (25/11).

Bupati katakan sudah bicara dengan pemilik hak ulayat untuk meng-clear-kan persoalan secara baik. “Saya lagi klirkan secara baik, apakah ini sesuai prosedur hukum untuk pemerintah menyelesaikan atau ini betul-betul murni dari pelepasan yang sudah dikeluarkan,” tambahnya.

Romanus benjanji, Pemerintah Daerah akan berupaya menyelesaikan persoalan ini dengan tanpa merugikan pihak ulayat. “Pada dasarnya pemerintah pasti akan mengayomi rakyat, melindungi rakyat. Tetapi lewat prosedur yang ada,” ujarnya.

Selain itu, Romanus juga menyingung terkait kemungkinan adanya salah satu pejabat yang memberi dukungan kepada pihak ulayat untuk melakukan upaya penekanan kepada pemerintah daerah agar segera membayarkan ganti rugi hak ulayat.  

“Apakah ada orang yang menghasut mereka dengan kepentingan dia, itu tergantung. Apakaha ada pejabat yang membekingi mereka, terserah. Tapi kami akan tetap meluruskan kepentingan rakyat diatas segalanya, dengan tidak melalaikan prosedur hukum yang berlaku,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa seharusnya seluruh pejabat Negara bekerja sama, dengan visi yang sama yaitu untuk mengayomi dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan tidak mengedepankan kepentingan pribadi. 

“Kalau kami sebagai aparat pemerintah menegaskan bahwa TNI/Polri Pemerintah daerah mempunya kewajiban mencintai negara ini, melindungi semua objek vital negara. Rakyat wajib kita atur, dan rakyat tidak akan kita susahkan. karena tugas negara adalah memakmurkan rakyat,” paparnya.

Untuk itu, sebagai upaya penyelesaiannya, Romanus mengaku akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat guna meminta arahan terkait pembayaran hak ulayat terhadap tanah yang telah bersertifikat.

“Kami juga akan berkomunikasi juga, intens dengan semua pihak, pemerintah pusat, tentang situasi terakhir yang ada di Merauke,” pungkasnya. [WEND-NAL]

error: Content is protected !!