Rakor Kawasan Perbatasan, BPPK Papua: Perlu Ada Kerja Sama Dua Negara

Merauke, PSP – Perlu adanya kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Pemerintah Papua New Guinea dalam membangun kawasan perbatasan yang antar kedua Negara. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua, Suzana Wanggai.

“Kedua pemerintah wajib menginformasikan, apapun kita yang ada disini kita perlu menginfromasikan, demikian juga mereka disana. Ini adalah dasar hukum dan kesepakatan kita antara Indonesia dan Papua New Guinea,” terangnya di Hotel Megaria, Kamis (4/11).

Dengan adanya komunikasi dan koordinasi, menurut Suzana dapat  memberi dampak yang baik bagi wilayah perbatasan di dua Negara.  “Kita bisa melihat contohnya seperti dititik-titik batas atau jalan lintasan di perbatasan bahwa kita sudah bangun jalan sekian kilo. Ada sekolah yang dibangun, sehingga anak-anak dari PNG bisa sekolah kesini,” tambahnya.

Sejalan dengan Suzana, Wakil Bupati  Merauke, Riduwan mengaku sepakat dengan Suzana. Menurutnya, segala persoalan yang ada di Perbatasan Negara, akan ringan jika dikerjakan secara bersama-sama.

“Merauke adalah sabuk NKRI, tentu dibutuhkan kerja keras kita untuk mengatasi segala bentuk permasalahan-permasalahan yang ada diperbatasan. Kita harus bisa menjamin, kita punya TNI/Polri insyallah kerja sama dengan masyarakat bisa menjamin keamanan daerah perbatasan,” terangnya dalam kesempatan yang sama.

Selain itu, Riduwan menambahkan bahwa sementara ini banyak sektor yang perlu didukung dan menjadi perhatian khusus bagi seluruh lapisan pemerintah dalam rangka membangun perbatasan RI-PNG di sekitar wilayah Kabupaten Merauke.

“Kita terbatas dengan SDM kita yang ada disana. Kita tau jalur-jalur kita dari PNG, selain jalur yang telah ditetapkan oleh pemerintah ada jalur-jalur tikus. Saat kita di PT PAL kemarin itu banyak sekali, dan tidak terpantau,” pungkasnya. [WEND-NAL]