Utang Beras BUMD Belum Juga Terbayarkan

Merauke, PSP – Belum terbayarnya beras petani sebanyak 200 ton, yang dikirim oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tahun lalu, masih saja bergejolak dan belum menemukan titik terangnya. 

Pasalnya, BUMD sebagai pihak yang bertangung jawab terhadap proses pengiriman, seolah kena batunya, usai pihak pembeli di Surabya menolak menerima beras yang dikirimkan.

Direktur BUMD, Finsensius Yondesawo Gebze, saat ditemui awak media menjelaskan bahwa pihaknya tidak lebih hanya menjadi pihak yang memfasilitasi pembiayaan trasportasi dari Merauke sampai ke Surabaya.

“Awal kegiatan bisnis ini sebenarnya adalah MKP (mitra kerja petani). Kami BUMD hadir, kita diundang bagaimana mengklirkan ini, karena MKP tidak memiliki akses angkutan lewat toll laut, maka BUMD diajak untuk bekerja sama, untuk bagaimana menajwab persoalan-persoalan petani. Maka BUMD memfasilitasi trasportasi. Karena waktu itu kami dapatkan harga yang terbaik untuk pengiriman beras,” terangnya di kantornya, Rabu (4/8/2021).

Celakanya, setelah beras sampai di Surabaya, sebagian besar beras ditolak oleh pihak yang merencanakan membeli. Sehingga, sisanya sempat terkatung-katung, hingga akhirnya ada pihak di Jakarta yang bersedia membeli.

“Dari 10 kontainer yang direncanakan akan dibeli oleh PT AGP, ada 2 kontainer yang memang terjual, sehingga tinggal 8 kontainer.  8 kontainer dikembalikan, itu pun ada keterlambatan 5 kontainer terakhir, karena sempat lama dipelabuhan Surabaya,” terangnya, di Kantornya, Rabu (4/8/2021).

 Lebih lanjut, Manajer Keuangan Dan Aset, Siprianus Muda menjelaskan, bahwa beras sisanya yang saat ini telah berada di Jakarta dibeli oleh salah satu instansi, namun belum juga dibayarkan. Menurutnya, pembayaran akan bisa dilakukan usai anggaran dari salah satu kementerian.

“Beras yang kita jual ke SKKP (Satuaan Kerja Kesatuan Prajurit) itu ada, dan sampai sekarang belum terbayar. Didalam surat yang mereka keluarkan tanggal 21 April, mereka menyatakan siap membayar, tetapi mereka masih menunggu anggaran dari Kementerian Pertahanan, kami juga menunggu itu,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Atas persoalan ini, BUMD mengemukakan bahwa ini menjadi catatan penting untuk setiap rencana penjualan beras selanjutnya. Yang mana, BUMD akan hadirkan siapapun yang mau membeli beras untuk terlebuh dahulu melihat secara langsung, kualiti kontrolnya, pengecekannya, dan penolakan pemebelian harus dilakukan di Merauke.

Sementara salah satu koordinator Petani yang juga hadir, Riyadi mengatakan bahwa ia meminta bantuan pemerintah daerah untuk turut serta menyelesaikan persoalan ini. Pasalnya, ia mengaku pasang badan kepada petani lainnya. “Bukan kita tuntut menuntut, tetapi kita posisinya saat itu petani memang sangat sulit. Karena saya bukannya yang membeli, tetapi yang berusaha menjualkan. Dengan begini bukan saya lepas tangunggjawab, saya berusaha mengutang di bank untuk menutupi uang mereka, sebagai tangungjawab moral saya,” bebernya. [WEND-NAL]