Walk Out Pemilihan Ketua RT 19, karena Miskomunikasi

Merauke, PSP – Kepala Kelurahan Samkai, Amelia Ester Padwa menyebut pemilihan Ketua RT 19, Kelurahan Samkai, yang berlangsung Jumat (19/2), yang diwarnai ‘walk out’ sebagian warga, hal itu lebih disebabkan adanya miskomunikasi.

Dimana, salah satu  kandidat yang diusulkan oleh sebagian warga meninggalkan lokasi pemilihan. Kandidat tersebut tidak memenuhi persyaratan. Karena yang bersangkutan bukan warga tetap RT 19. Ia hanya memiliki usaha saja di sana, sedangkan domisilinya tercatat di kelurahan lain. Dia memiliki hak untuk memilih. Atas dasar, itu maka Lurah menolak, untuk pengajuannya maju sebagai salah satu kandidat untuk bersaing dengan Matias, yang akhirnya terpilih.

“Sesuai dengan aturan, yang berhak untuk mencalonkan sebagai  ketua RT, harus dari RT 19,” terang Amelia, kepada wartawan di kantornya, Senin (22/2). 

Menurut Amelia, ada kekeliruan yang disampaikan oleh warga saat pemilihan itu, yakni pengusulan kandidat mereka yang tidak memenuhi syarat. Untuk itu, warga diminta untuk menyikapi berita tersebut dengan positif. Dengan demikian, tidak terjadi miskomunikasi terhadap lurah. “Saya perlu meluruskan,” katanya.

Amelia merincikan, bahwa  dalam pemilihan Ketua RT, persyaratannya yang maju sebagai kandidat utamanya harus warga tetap di Kelurahan Samkai. Artinya, memiliki KTP dan KK, terdaftar di Disdukcapil sebagai warga RT 19. Sedangkan warga dari tetap dari kelurahan lain,  yang hanya  tinggal saja di sana, hanya bisa menggunakan hak pilih. Namun, tidak bisa ditetapkan sebagai calon ketua RT.

“Artinya, mereka ini warga yang suatu saat bisa berpindah ke tempat lain,” pungkasnya.

Seperti diketahui, ketika pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) 19, Kelurahan Samkai, puluhan warga meninggalkan lokasi pemilihan dan kembali ke kediaman masing-masing. Meski begitu, pemilihan tetap dilanjutkan dan Matias, jadi Ketua RT, atas kesepakatan warga yang tersisa. Menurut salah satu warga yang tidak ikut memberikan hak pilihnya menyebut, bila ada pemillihan seharusnya ada pemberitahuan, siapa yang berhak memilih dan siapa saja  kandidat yang akan  dipilih warga. Tujuannya, agar masyarakat bisa memilih, siapa yang dinilai yang terbaik. “Alasan sebagian warga memilih pulang, minta maaf ya, mungkin karena ketidakpuasan,” ujarnya.[FHS-NAL]