Tidak Ada Pengaturan Tarif Bongkar Muat Logistik Di Pedalaman

Merauke, PSP – Dihadapan Staf Khusus Mentri Perhubungan Republik Indonesia Mayjen TNI (Purn) Buyung Lalana, Ketua JPT Asosiasi Logistik Forwarding (Alfi/Ilfa) Kabupaten Merauke Habib Al Hamid, menyarankan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merauke memantau harga bahan pokok dan ongkos bongkar muat di pedalaman yang mahal.

Menurut dia, percuma pemerintah memberikan subsidi terhadap kapal perintis namun harga – harga dan ongkos bongkar muat di pedalaman mahal.

“Sebaiknya perintis yang sampai ke pedalaman, ibaratnya mungkin ada subisidi upah bongkar muat. Karena percuma kapal murah tetapi di pedalaman ongkos bongkar muat mahal harga barang tetap sama. Begitupun kios maupun toko yang ada di pedalaman, percuma perintis di subsidi tetapi begitu sampai ditempat jual harganya juga mahal,” jelas Hamid saat kunjungan Staf Khusus Mentri Perhubungan, beberapa waktu lalu.

Setidaknya, kata dia, Dinas Perdagangan memantau hal tersebut. “Setidaknya harus ada koperasi yang disediakan Perdagangan. Dan setidaknya ada konek dengan pihak perintis.Karena kami menemui, dan saya baru kembali dari kampung – kampung Boven Digoel, Mappi termasuk 20 distrik di Merauke sekaligus survei,” kata Hamid.

Berbicara beban biaya para buruh disana, sambungnya, tidak ada istilah tarif tetapi apa dan berapa yang mereka minta harus dibayar. “Tidak ada pengaturan tarif, ini kendala. Karena percuma juga perintis di subsidi pemerintah, namun begitu barang mau dibongkar ke darat biaya sangat tinggi itu yang kami temui,” beber Hamid.

Ia menyebutkan, harga bahan – bahan di pedalaman mencapai 2 kali lipat dari harga dasar di Kota Merauke. “Katakan supermi di Merauke Rp. 95 ribu begitu di pedalaman harga mencapai Rp.190 ribu. Ini dampak harga yang dikenakan oleh buruh bongkar di pedalaman,” kata Hamid. [ERS-NAL]