Kecewa dengan Hasil Pengumuman CPNS, Sekelompok Massa Rusak Kantor Bupati dan BKD Mappi
Kapolres bersama Kapolres Mappi memberikan penjelasan kepada massa. Foto: PSP/FHS
Merauke, PSP – Diduga kecewa dengan hasil pengumuman Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi tahun 2018, ratusan warga mengamuk dan melakukan pengrusakan di Kantor Bupati, DPRD, BKD dan sejumlah rumah warga di Kepi, Kabupaten Mappi, Selasa ( 4/8) pagi.
Kapolres Mappi, AKBP Cosmos Jeujanan yang dikonfirmasi, membenarkan hal itu. Kini, situasi kamtibmas di sana sudah aman dan kondusif. Namun, aparat keamanan masih melakukan siaga untuk berjaga, jaga dan patroli, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kembali terjadi.
Kapolres menerangkan, kericuhan itu bermula, massa kecewa atas hasil pengumuman CPNS yang ditempel di kantor Badan Kepegawaian. Dalam perjalanan, awalnya massa yang berjumlah 150 orang jadi bertambah hingga 500, dan merusak sejumlah rumah warga. Tujuan mereka untuk mendatangi Kepala BKD, untuk mempertanyakan hasil pengumuman tersebut. Namun, tidak ada pegawai maupun pejabat sehingga mereka kecewa dan merusak pagar serta merengsek masuk merusak kantor. Tak hanya itu, mereka juga membakar kantor tersebut. Namun, api dengan cepat dipadamkan oleh personil polres Mappi. Dari sana, massa melanjutkan perjalanan menuju kantor bupati Mappi.
Massa bertambah banyak, mereka tiba dikantor Bupati dengan pengawalan personil Polres Mappi. Mereka, semakin bringas dengan memecahkan hampir seluruh kaca jendela dan menghancurkan isi ruangan bupati dan wakil bupati, maupun sejumlah ruangan lainnya.
Sekitar pukul 10.15 Wit, Bupati Kabupaten Mappi, Kristosimus Y Awagameu dan Ketua DPRD, Benediktus Paliling menemui massa. Dihadapan Bupati dan Ketua DPRD, perwakilan massa menyampaikan bahwa kuota 80 persen untuk OAP dan 20 persen pendatang, tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Mereka meminta Pemerintah daerah harus mengutamakan anak-anak daerah asli Mappi yang sudah lama mengabdi sebagai tenaga honorer.
Sementara itu, Bupati mengatakan proses penentuan kelulusan tes CPNS formasi tahun 2018 murni seutuhnya ditentukan dari pusat melalui Kemenpan RB. Kewenangan daerah hanya menyelenggarakan, mengurus dan menempatkan PNS yang telah dinyatakan lulus oleh pusat.
“Berkaitan dengan kuota formasi 80 persen dan 20 persen, hal ini tidak ada perubahan, kecuali formasi yang tidak dapat diisi oleh OAP dengan alasan non pendaftar,” terangnya.
Pemerintah daerah, sambung Bupati, telah mengupayakan penambahan formasi untuk orang asli Mappi sekitar 70 tambahan.
Sekitar pukul 11.45 wit, aksi ricuh kembali terjadi akibat pelemparan massa ke arah rombongan bupati. Akibatnya, terjadi aksi saling kejar antara massa pro dan kontra bupati, sehingga personil polres Mappi yang dibekap oleh brimob dan TNI mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan massa yang ingin saling serang dan merusak. Setelah situasi benar-benar kondusif dan terkendali maka atas perintah Kapolres Mappi dilakukan olah TKP pada kantor-kantor yang dirusak dan persiapan pengamanan selanjutnya.[FHS-NAL]
