Belum Terima Bantuan Tunai, Ratusan OAP Geruduk Kantor Dinas Sosial
Tampak masyarakat Papua berada di Kantor Dinas Sosial untuk menuntut dan mempertanyakan bantuan tunai yang belum mereka terima. Foto: PSP/ERS
Merauke, PSP – Belum menerima bantuan sosial tunai, ratusan Orang Asli Papua (OAP) dari berbagai kelurahan menggeruduk Kantor Dinas Sosial Kabupaten Merauke, Senin (8/6).
Mereka kesal, karena hingga saat ini belum menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) seperti yang dijanjikan pemerintah ditengah pandemi Virus Corona.
Di kantor Dinas Sosial pun tampak beberapa Kepala Kelurah mendampingi warga diantaranya Lurah Kelapa Lima, Lurah Samkai, Lurah Mandala, dan Lurah Muli.
Salah satu warga asal Kelurahan Samkai, Ibu Nensy mengaku hingga saat ini belum menerima bantuan tunai sepertu yang dijanjikan pemerintah.
“Di Tivi pak presiden bilang ada bantuan uang, tapi mana sampai sekaranag kami tidak dapat. Intruksinya disuruh antar surat ke RT dan ke Lurah, tapi di Kelurahan nama kami tidak ada dibilang datang ke Dinas Sosial untuk mempertanyakan, mana yang benar. Kami lihat banyak orang yang sudah terima,” ujar Nensy.
Kepala Kelurahan Kelapa Lima, Frans Keram mengatakan pihak kelurahan sedianya telah melakukan pendataan warga yang kurang mampu agar dapat diakomodir dalam penerimaan bantuan tunai. Akan tetapi, pihak kelurahan tidak bisa berbuat banyak karena data penerima bantuan tunai sudah tersedia yang berasal dari Kementrian.
“Kami sedang tengah mendata warga tidak mampu, tapi kami tidak tahu bahwa sudah ada data yang turun dari kementrian. Kami bisa berbuat apa, makanya kami arahkan wargake dinas sosial,” kata Frans Keraam.
Khusus di Kelurahan Kelapa Lima, lanjut Frans, data yang diberikan kementrian untuk menerima bantuan tunai itu banyak yang sudah PNS, ada pula yang sudah meninggal dunia.
“Kami cek data dari kementrian itu ada yang sudah PNS, ada yang meninggal, ada TNI-Polri juga. Nah, disisi lain banyak warga yang belum dapat, dan kami sudah menyuruh mereka mengumpulkan Kartu Keluarga tapi tiba – tiba data dari kementrin muncul da berbeda. Tapi kami sedang usulkan nama – nama yang menurut kami pantas menerima ke dinsos,” jelas Frans.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Merauke Broto Harnoko saat dikonfirmasi koran ini mengatakan sedianya pihak dinas menggunakan data yang asalnya dari kementrian.
“Kami akan laporkan hal ini ke kepala daerah gimana solusinya. Dan kami sementara meminta ke PT. Pos sebagai penyalur untuk menyetop sementara penyaluran khusus di Distrik Merauke,” kata Broto.
Menurut Broto, berbicara mengenai data, seharusnya data mesti diperbaiki secara bertahap. “Data ini memang perlu divalidasi secara baik. Supaya data dari kelurahan bisa diakomodir oleh kementrian kai hanya mengusulkan pergantian atau perbaikan data. Karena banyak data yang tidak sesuai dilapangan,” pungkas Broto. [ERS-NAL]
