Penanganan Covid-19 di Merauke Pemkab Minta Pempus Tambah Kebutuhan APD
Pemda Merauke saat mengikuti telekonferensi
Merauke, PSP-Pemerintah Kabupaten Merauke meminta Pemerintah Pusat menambah kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis di RSUD Merauke dalam penanganan wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Mengingat saat ini stok APD di RSUD Merauke masih sangat terbatas dalam rangka mengantisipasi semakin mewabahnya coronavirus di Kabupaten Merauke.
Permintaan itu disampaikan Bupati Merauke, Frederikus Gebze, SE, M.Si ketika melakukan Telekonferensi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dilaksanakan di Auditorium Kantor Bupati Merauke, Jumat (3/4).
Dalam telekonferensi tersebut, Bupati Merauke melaporkan perkembangan penanganan wabah Virus Corona Kabupaten Merauke.Dalam laporan, Bupati Freddy menyampaikan bahwa Pemda mengalokasikan dana sebesar Rp 40 miliar penanganan Covid-19.
“Pada kesempatan ini kami melaporkan sebagaimana yang disarankan Permen nomor 20 tahun 2020, untuk belanja tidak terduga (BTT). Kami menganggarkan kurang lebih Rp 40 miliar, itu di luar DAK fisik sebagaimana yang disampaikan kepada kami,” ujar Freddy dalam percakapan jarak jauh dengan pihak kementerian, kemarin.
Bupati juga melaporkan bahwa hingga hari ini pemerintah kabup[aten bersama stakeholder telah melaksanakan sosialisasi pencegahan Covid-19, penyemprotan disinfektan, pembentukan gugus tugas dan tim penanganannya.
“Sudah kami laksanakan, bahkan kami perlu mengapresiasi para tim medis, dokter, perawat dan juga direktur RSUD. Kemudian, yang utama adalah transportasi, ini sangat penting. Kami percaya baik yang di Cengkareng maupun di Halim, mungkin ada kebijakan untuk wilayah timur. Itu diberikan kebijakan dan dimudahkan supaya pengiriman APD atau obat-obatan vitamin masker, hand sanitizer dan lain sebagainya lebih diutamakan. Ini kami mohon saran, karena jarak yang begitu jauh dan waktu yang juga kita pertimbangkan,” paparnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Merauke, Drs, Daniel Pauta juga menyampaikan laporan mengenai kondisi stok beras sebagai ketahanan pangan, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan stok APD di RSUD Merauke.
“Revisi APBD kami sudah kami lakukan, tadi disampaikan pak bupati 40 miliar di luar DAK fisik. Kedua, ketersediaan bahan makanan pokok sampai bulan Oktober 2020 sangat tersedia, saat ini digudang dolog ada 17.000 ton beras. Kemudian yang ada dimasyarakat kurang lebih 25 ribu ton. Dua pekan kedepan kami akan melaksanakan panen.”
“Terkait bahan bakar, kami sudah berkoordinasi juga dengan Pertamina, untuk satu bulan ini aman. Diharapkan dipertengahan atau akhir April 2020 akan ada kapal tanki yang akan masuk membawa kebutuhan BBM di Kabupaten Merauke. Terkait APD yang dibutuhkan oleh tenaga medis maupun masyarakat, kami mohon untuk berkordinasi dengan panglima TNI, supaya pesawat milik TNI AU entah Boeing atau Hercules diprioritaskan bisa membawa APD langsung ke Merauke, tidak melalui tempat lain. Karena RSUD Merauke menjadi RS Rujukan untuk 4 kabupaten di Selatan Papua,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan, Dr. Safrizal ZA. M.Si menyampaikan bahwa APD akan dikirim sesuai jumlah pasien. Oleh kerenannya dia meminta laporan riil penggunaan APD di Merauke. Selain itu Rizal juga menyampaikan bahwa masing-masing Pemda boleh melakukan pengadaan APD, baik diproduksi sendiri maupun memesan langsung ke perusahaan,dengan anggaran yang telah disiapkan.
“Kami juga mempelajari kebutuhan APD yang bapak usulkan sampai dengan bulan Oktober. Namun juga laporan penggunannya kami pelajari untuk pendistribusian. Tentu antara kebutuhan dan pemanfaatan dari hari ke hari, minggu ke minggu, ini menjadi dasar pendistribusian. Oleh karena APD masih sangat terbatas, dari 5 juta yang kita butuhkan baru ada 300 ribu. Ini industri sedang dipaksa untuk bekerja keras. Mudah-mudahan dengan data yang lengkap kita bisa distribusikan lebih banyak lagi,” ungkap Safrizal. Lanjutnya, “jika Pemda memiliki cannel perusahaan untuk pengadaan sendiri, maka bisa dilakukan. Menginggat distribusi dari pemerintah hanyalah salah satu opsi. Jadi bukan satu-satunya opsi. Selain itu, kami juga membantu mengirimkan nama-nama perusahaan yang saat ini sudah diizinkan untuk mengadakan APD. Maka bapak ibu sekalian boleh memesan, kemudian distribusi dari perusahaan yang mengadakan ini,” pungkasnya. [WEND-RH].
