Usai Dikunjungi Komisi III DPR Papua Selatan, RSUD Merauke Bayarkan Gaji Nakes Honorer
Merauke, PSP – RSUD Merauke langsung membayarkan gaji tenaga honorer yang sebelumnya tertunda usai menerima kunjungan kerja Komisi III DPR Provinsi Papua Selatan, Rabu (13/5).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk menampung berbagai keluhan tenaga kesehatan (nakes) terkait keterlambatan pembayaran hak-hak mereka. Dalam pertemuan bersama manajemen rumah sakit dan para tenaga medis itu, para nakes menyampaikan langsung keresahan yang selama ini dialami.
Wakil Ketua I DPR Provinsi Papua Selatan yang juga anggota Komisi III, Fadly Burhan mengatakan kehadiran DPR bukan untuk mencari pihak yang salah, melainkan mencari solusi atas persoalan yang terjadi.
“Teman-teman dari nakes ini pada curhat semua. Dan sesuai tugas fungsi kami sebagai wakil rakyat, kami harus mendengar apa yang menjadi keluhan mereka dan apa yang menjadi keresahan mereka,” ujar Fadly kepada wartawan.
Ia mengatakan DPR Provinsi memiliki keterbatasan kewenangan karena RSUD Merauke berada di bawah Pemerintah Kabupaten Merauke. Namun pihaknya akan membawa persoalan tersebut untuk dibahas lebih lanjut bersama pihak terkait.
“Nantinya akan dipertemukan teman-teman nakes, direktur, serta pihak-pihak yang diberi kewenangan mengambil keputusan supaya jelas apa yang bisa dilakukan,” katanya.
Menurut Fadly, persoalan di RSUD Merauke perlu segera ditindaklanjuti karena berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Ini persoalan yang krusial, persoalan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Terkait keterlambatan pembayaran gaji tenaga honorer, DPR mengaku telah mendapat penjelasan bahwa proses pencairan tinggal menunggu tahap akhir administrasi.
“Tadi kami sudah konfirmasi, prosesnya tinggal SPD2 dan over rekening. Mungkin dalam waktu dekat sudah terbayar,” katanya.
Ia juga mengaku prihatin terhadap kondisi tenaga honorer yang belum menerima gaji selama beberapa bulan.
“Kasihan juga teman-teman honorer ini, dengan upah yang sangat minim sementara tingkat kemahalan sekarang sangat tinggi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, DPR juga menyinggung layanan poli pada hari Sabtu yang sempat tidak berjalan. Menurut Fadly, hal tersebut bukan aksi demo, melainkan bentuk permohonan perhatian dari tenaga medis.
“Mereka hanya ingin mendapat perhatian. Mereka juga tahu pelayanan mana yang tidak boleh terhenti,” katanya.
Sementara itu, Direktur RSUD Merauke dr. Dewi Wulandari memastikan pembayaran gaji tenaga honorer diupayakan cair pada hari yang sama.
“Keputusannya untuk gaji honor diusahakan hari ini kita akan bayarkan. Terus yang untuk TPP kemungkinan minggu depan, karena sekarang masih proses untuk pergeseran,” ujar dr. Dewi.
Ia menambahkan, pihak rumah sakit akan menyelesaikan berbagai keluhan tenaga kesehatan secara bertahap.
“Karena kita adalah satu keluarga besar, ya kita akan atasi nanti perlahan. Apalagi tadi ada juga dibuka ruang untuk RTD,” katanya.
Menurut dr. Dewi, pembayaran tenaga non-ASN yang bersumber dari APBD maupun BLUD rumah sakit selama ini tetap dibayarkan secara rutin.
“Yang dibayarkan tenaga non-ASN dengan pembiayaan APBD yang BLUD karena itu adalah dari dana rumah sakit, kita sudah bayarkan secara rutin,” jelasnya.
Ia menyebut jumlah pegawai honorer di RSUD Merauke saat ini sekitar 350 orang.“Sekitar itu, sekitar 350-an,” ujarnya.
Meski keberadaan tenaga honorer tidak lagi diperbolehkan sesuai kebijakan pemerintah, pihak rumah sakit masih menunggu langkah lebih lanjut dari pemerintah daerah.
“Itu upaya dari kepala daerah, Bupati. Sudah kita jalankan, tapi memang prosesnya kan butuh waktu,” katanya.
Turut hadir Ketua Komisi III DPR Provinsi Papua Selatan Dominikus Ulukyanan dan para anggota, diantaranya Supia Lusiana Kwamtakgai, Fadly Burhan, Aloysius Jopeng, Yosep Wanan, Riyanto, Rusmin dan Risman. [ERS-NAL]
