Tak Ada Pemasukan, Warga Sota Minta PLBN Dibuka
Warga Sota saat datang ke gedung DPRD mengeluh tidak adanya pemasukan akibat lockdown di perbatasan. Foto: PSP/ERS
Merauke, PSP – Selama 10 bulan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota ditutup untuk menekan angka jumlah pasien Covid-19 di Merauke. Bahkan warga PNG pun tidak diperbolehkan masuk ke wilayah Sota. Hal itu membuat para warga Sota tidak memiliki penghasilan dikarenakan tidak adanya aktivitas di wilayah perbatasan.
Demikian keluhan warga Sota dihadapan anggota dewan di gedung DPRD Merauke, Kamis (16/10).
Mereka mengaku, usaha yang mereka jalankan jauh sebelum Covid-19 macet total dan tidak berpenghasilan sama sekali.
“Kami kena lockdown dan usaha kami macet semua. Selama itu kami cari solusi supaya kami bisa makan. Sejak lockdown banyak yang sudah hancur barang – barang kami.
Masalah PLBN kalau bisa zona penunjang ini dibuka saja, kalau zona inti mau ditutup sampai kapan pun tidak jadi masalah supaya kami bisa beraktifitas,” ujar Sisilia dalam pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Merauke, Dominikus Ulukyanan,S.Pd.
Mereka mengatakan, akan mengikuti anjuran pemerintah mengenai protokol kesehatan asalkan warga sedianya bisa kembali mencari nafkah dengan berjualan.
“Pasar di perbatasan, selama 10 bulan kami sudah tidak berjualan , banyak kerugian yang kami alami dan sampai sekarang kami tidak bisa jualan. Untuk makan saja kami susah.
Kami akan ikuti anjuran pemerintah tentang protokol kesehatan. Mohon ijinkan kami berjualan untuk kami mencari makan. Mohon buka peluang untuk kami,” keluh Sisilia
Dalam pertemuan itu juga, para warga menyampaikan selain sulitnya mencari nafkah untuk makan tapi mereka juga kusulitan membayar kredit di Bank.
“Selama ini memang banyak bantuan pemerintah yang diberikan. Tapi apakah bantuan tersebut bisa memberikan dampak ke setiap KK sampai selesai lockdown karena tidak merata juga bantuan ini,” ujarnya.
Hasil dari pertemuan itu, akan dibuka kembali zona penunjang di PLBN setiap harinya. Baik yang ada di bagian depan PLBN, pasar tradisional dan tugu O KM.
Sedangkan pelintas batas tradisional, pihak perbatasan akan meminta kesepakatan dengan pemerintah PNG. Jika diijinkan, dianjurkan 3 kali dibuka dalam seminggu untuk aktivitas warga yang memiliki hubungan kekerabatan guba pemenuhan kebutuhan ekonomi antara kedua warga perbatasan. [ERS-NAL]
