Kunjungi Kemenhub, Ini Sejumlah Permintaan Gubernur Papua Selatan
Merauke, PSP – Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus memperkuat konektivitas transportasi sebagai salah satu fondasi percepatan pembangunan di wilayah Papua Selatan.
Komitmen itu diwujudkan melalui pertemuan Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo dengan manajemen PT Smart Cakrawala Aviation serta jajaran pimpinan Kementerian Perhubungan RI di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Dalam agenda tersebut, Safanpo didampingi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan Michael R. Gomar dan Staf Khusus Gubernur Peter Tukan.
Pertemuan awal digelar bersama Presiden Direktur PT Smart Cakrawala Aviation, Pongky Majaya, beserta jajaran manajemen. Pembahasan berfokus pada peningkatan layanan penerbangan PT Smart Air yang selama ini melayani sejumlah wilayah di Papua Selatan.
Maskapai tersebut juga berperan dalam mendukung distribusi logistik, antara lain dari Tanah Merah menuju Kabupaten Pegunungan Bintang serta dari Merauke ke sejumlah daerah.
Safanpo mengatakan transportasi udara memiliki peran vital dalam membuka akses masyarakat di wilayah pedalaman sekaligus memperkuat rantai pasok logistik. Dengan demikian, pelayanan publik dan aktivitas ekonomi di daerah terpencil dapat berjalan lebih optimal.
Agenda kemudian dilanjutkan ke Kantor Kementerian Perhubungan RI. Rombongan diterima Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Ir. Lukman F. Laisa, bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta sejumlah pejabat eselon dan kepala biro di lingkungan kementerian.
Di hadapan jajaran Kementerian Perhubungan, Safanpo memaparkan sejumlah kebutuhan pengembangan infrastruktur dan layanan transportasi Papua Selatan sebagai daerah penyangga Program Strategis Nasional (PSN).
Beberapa usulan yang disampaikan meliputi pembangunan dua unit garbarata di Bandar Udara Mopah Merauke yang direncanakan pada 2027. Selain itu, pemerintah provinsi mengusulkan kajian perluasan Pelabuhan Yos Sudarso Merauke untuk pengembangan depo peti kemas dan pelabuhan rakyat.
Pemerintah juga mendorong percepatan penyelesaian pembangunan Replacement Segmen II Pelabuhan Agats, Kabupaten Asmat, yang ditargetkan rampung pada November 2026.
Tidak hanya infrastruktur, peningkatan kualitas layanan transportasi turut menjadi perhatian. Salah satunya melalui optimalisasi penerbangan perintis yang lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat.
Safanpo juga mengusulkan penguatan distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke wilayah pedalaman melalui transportasi laut, penyediaan perangkat komunikasi di lapangan terbang perintis, serta skema kontrak layanan penerbangan perintis dengan masa berlaku lebih dari satu tahun. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pelayanan di wilayah terpencil.
Selain itu, pemerintah provinsi mendorong peningkatan keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam industri penerbangan, termasuk melalui pembukaan kesempatan kerja pada maskapai.
Dukungan armada bus untuk rute Merauke–Tanah Merah serta pengembangan layanan Trans Papua Selatan juga diusulkan guna memperkuat konektivitas antardaerah.
Menurut Safanpo, sistem transportasi yang terintegrasi merupakan salah satu kunci dalam mempercepat pembangunan Papua Selatan.
“Konektivitas yang semakin baik akan meningkatkan mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi logistik, membuka peluang investasi, serta memperkuat pelayanan dasar,” ujarnya. Pertemuan ditutup dengan penyerahan plakat cenderamata kepada jajaran Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai bentuk apresiasi atas sinergi dan komitmen dalam mendukung pembangunan transportasi di Papua Selatan. [ERS-NAL]
