Ketua MRP Papua Selatan: Lahan yang sudah dibuka mulai ditanam dulu, benahi irigasinya, jangan dibuka-buka terus
Merauke, PSP – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan, Damianus Katayu, meminta pemerintah mengedepankan dialog dan sosialisasi kepada masyarakat sebelum melaksanakan proyek strategis nasional (PSN), termasuk program cetak sawah di Kabupaten Merauke.
Menurutnya, pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan menjadi kunci agar pembangunan tidak menimbulkan konflik di lapangan.
Hal itu disampaikan Damianus saat diwawancarai di Kantor MRP Provinsi Papua Selatan, Selasa (14/7), menanggapi perkembangan investasi dan pelaksanaan proyek cetak sawah di Papua Selatan.
Damianus menegaskan MRP Papua Selatan tidak menolak investasi maupun pembangunan. Namun, seluruh program pemerintah harus dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dengan mengedepankan komunikasi, musyawarah, dan persetujuan masyarakat terdampak.
“Kami tidak anti terhadap investasi maupun pembangunan, tetapi seluruh proses harus menghormati prosedur, termasuk komunikasi dan musyawarah dengan masyarakat,” katanya.
Ia mengatakan seluruh program pemerintah pada dasarnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan tahapan sosialisasi di tingkat bawah.
Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya memulai pekerjaan sebelum masyarakat mengetahui rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
“Apapun program pemerintah tujuannya baik, tetapi mekanisme dari bawah, sosialisasi dan dialog dengan masyarakat itu menjadi penting. Jangan langsung kita bypass, sudah digusur baru masyarakat tahu belakangan,” ujarnya.
Menanggapi polemik di Kampung Wasur, Damianus menilai pemerintah seharusnya lebih dahulu melakukan dialog mengenai manfaat program, kebutuhan lahan, serta dampak kegiatan sebelum proses lelang maupun penyusunan desain dilakukan.
Ia juga mengingatkan bahwa Kampung Wasur berada di kawasan Taman Nasional Wasur sehingga setiap kegiatan pembangunan harus memperhatikan seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku.
“Jangan sampai kita melanggar aturan yang dibuat pemerintah sendiri,” katanya.
Terkait pelaksanaan Proyek Strategis Nasional bidang pangan di Merauke, Damianus meminta pemerintah memprioritaskan pemanfaatan lahan yang telah dibuka dibandingkan membuka kawasan baru.
Menurutnya, tantangan utama pengembangan sawah di Merauke saat ini adalah ketersediaan air, sehingga pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi harus menjadi prioritas. “Lahan-lahan yang sudah dibuka mulai ditanam dulu. Kita benahi irigasinya, jangan dibuka-buka terus,” tegasnya. [ERS-NAL]
