Mappi Kejar Target 1.000 Sarjana, Bupati Kristosimus Soroti Dinginnya Dukungan Pemprov dan DPRP Papua Selatan
Bupati Mappi Saat Berikan Sambutan
Mappi, PSP – Gedung Qhaindaury menjadi saksi bisu penegasan komitmen masa depan Kabupaten Mappi. Dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan RKPD 2027, Bupati Mappi, Kristosimus Yohanes Agawemu, melontarkan pernyataan menohok terkait sinergitas antara pemerintah daerah dan provinsi yang dinilai masih “setengah hati” dalam mendukung peningkatan SDM.
Forum yang dihadiri oleh pimpinan DPRP PPS, MRP PPS, Wakil Bupati Mappi, DPRK pimpinan TNI/Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pimpinan OPD ini mengusung tema menarik: “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Ekonomi Masyarakat.”
Sektor pendidikan menjadi sorotan utama. Bupati Kristosimus memberikan apresiasi tinggi kepada Dinas Pendidikan atas keberhasilan program “1.000 Sarjana”. Di tahun pertamanya saja, sebanyak 75 siswa berprestasi asli Mappi sukses menembus Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur SNMBP – SNBP.
Namun, di balik optimisme tersebut, terselip kegelisahan. Bupati menyentil peran anggota DPRP Papua Selatan (PPS) asal Dapil Mappi dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang dianggap belum memberikan dukungan kebijakan yang signifikan terhadap program prioritas ini.
“Kami butuh dukungan nyata. Hingga saat ini, Pemda Mappi merasa berjalan sendiri tanpa dukungan optimal dari Pemerintah PPS dalam menyuarakan aspirasi mutu SDM anak-anak asli Mappi,” tegas Kristosimus.
Bupati menyadari bahwa untuk menciptakan ribuan sarjana berkualitas, pengajarnya pun harus naik kelas. Minimnya putra daerah bergelar S2 menjadi perhatian serius. Tahun ini, Pemkab Mappi berkomitmen memfasilitasi anak asli Mappi lulusan S1, khususnya para guru, untuk melanjutkan studi ke jenjang S2.
Ia tegaskan, kurangnya dukungan dari tingkat provinsi adalah alarm bagi tata kelola otonomi khusus di Papua Selatan. Program “1.000 Sarjana” adalah investasi jangka panjang. Sangat disayangkan jika program sehebat ini tidak didukung dengan regulasi di tingkat provinsi.
“Musrenbang 2027 ini menjadi titik balik. Mappi telah menunjukkan “taringnya” di sektor pendidikan. Kini bola panas ada di tangan Pemerintah PPS dan DPRP Papua Selatan dapil Mappi, dan apakah mereka akan memberikan kebijakan penuh bagi kemajuan SDM Mappi, atau tetap menjadi penonton di tengah perubahan,” pungkasnya. [RADE-NAL]
