Skema Pengusulan Penambahan Kuota BBM Nelayan dari Pemerintah
Merauke, PSP – Kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih menjadi kendala bagi para nelayan di Papua Selatan. Hal ini sangat mempengaruhi oprasional saat melaut bahkan berdampak pula pada hasil yang didapat. Masalah ini sudah bertahun-tahun dialami para nelayan. Nelayan lewat asosiasi sudah terus mengusulkan kekurangan BBM itu ke pemerintah maupun PT.Pertamina hanya saja beum mendapat kabar segar.
Sales Branch Manager PT Pertamina Merauke, Aziz Askaputra mengatakan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Kabupaten Merauke ada dua yakni di pesisir lampu satu, Kelurahan Samkai dan Distrik Ilwayab. Sesuai dengan SK yang diterbitkan BPH Minyak dan Gas (Migas) untuk kuota diterbitkan tahunan. Namun dalam penyalurannya dari PT Pertamina Merauke dilakukan melihat situasi wilayah, khususnya untuk di Ilwayab karena kondisi geografis. Namun untuk di SPBN Lampu Satu bisa disalurkan setiap hari melihat jaraknya yang bisa diakses dengan mudah.
“Untuk skema pengusulan penambahan jumlah kuota bbm diharapkan dari pemda setempat ke BPH Migas. Kami terus berkoordinasi dengan Pemerintah daerah”, ujar Aziz, kemarin.
Sebelumnya, para nelayan mengaku kuota bbm yang diberikan pemerintah dinilai kurang. Untuk kebutuhan kapal saat melaut para nelayan harus menambah bbm dengan non subsidi. Hal itu diakukan agar bisa lebih lama dilaut saat menjaring ikan.
“Misalnya kalau kita mau cari hasil yang lebih maksimal harus tambah bbm lagi”, tutur seorang nelayan. Bila ada penambahan kuota bbm untuk nelayan dinilai akan bisa membantu peningkatan perekonomian para nelayan.[FHS-NAL]
