Pemprov Papua Selatan Gelar Konsultasi Publik RKPD 2027, Fokus Sinkronisasi Pusat dan Daerah
Konsultasi Publik penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027
Merauke, PSP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menggelar konsultasi publik penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 guna menyelaraskan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) tersebut berlangsung di Bell Hotel Merauke, Selasa (7/4).
Tema pembangunan yang diusung dalam RKPD 2027 yakni “Percepatan dan Pemerataan Akses serta Kualitas Layanan Dasar, serta Pemberdayaan Ekonomi Lokal Berbasis Masyarakat Adat.”
Asisten I Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agustinus Joko Guritno, dalam sambutan mewakili Gubernur Apolo Safanpo, mengatakan konsultasi publik menjadi tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, terdapat sejumlah fokus utama dalam penyusunan RKPD 2027, yakni penyelarasan kebijakan pusat dan daerah, evaluasi kinerja RKPD Tahun 2025, penetapan indikator utama pembangunan, serta sinkronisasi aspirasi masyarakat.
“Proses sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi perencanaan pembangunan merupakan tantangan sekaligus kebutuhan penting untuk memastikan keterpaduan program antara pemerintah provinsi dan kabupaten,” ujarnya.
Ia berharap melalui forum tersebut dapat dihasilkan kesepakatan bersama terkait prioritas pembangunan yang tepat sasaran, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Guritno juga menekankan pentingnya koordinasi dan komitmen antara pemerintah provinsi dan kabupaten, mengingat Papua Selatan sebagai provinsi baru memiliki tantangan sekaligus peluang dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk memanfaatkan forum tersebut secara maksimal dengan menyampaikan usulan, masukan, serta kondisi riil di lapangan.
“Setiap program dan kebijakan yang dirumuskan diharapkan tidak hanya menjadi dokumen, tetapi benar-benar dilaksanakan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Konsultasi publik ini turut dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, anggota DPR Provinsi Papua Selatan, pimpinan perangkat daerah, serta para bupati dan sekretaris daerah dari empat kabupaten, yakni Merauke, Asmat, Mappi, dan Boven Digoel. Hadir pula tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda. Hasil konsultasi publik ini diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang solutif, terukur, dan berkelanjutan di Papua Selatan. [ERS-NAL]
