Anak Indonesia Hadapi Tekanan Digital dan Dampak Krisis Iklim
Diskusi media dengan tema catatan hak anak oleh Save the children
Merauke, PSP – Anak-anak Indonesia kian hidup di ruang digital, namun di saat yang sama menghadapi tekanan serius terhadap kesehatan mental dan perlindungan diri.
Di sisi lain, krisis iklim yang semakin nyata turut berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak dasar anak, mulai dari pangan, pendidikan, hingga rasa aman.
Hal tersebut disampaikan dalam diskusi media awal Tahun 2026 yang digelar Save the Children Indonesia. Studi Save the Children Indonesia tahun 2025 tentang Penguatan Perlindungan Digital dan Kesejahteraan Anak menunjukkan hampir 40 persen anak usia SMP menghabiskan waktu 3–6 jam per hari di depan gawai, dengan puncak penggunaan terjadi pada pukul 18.00–21.00.
Dalam studi tersebut, anak perempuan tercatat menghabiskan waktu layar lebih lama dibandingkan anak laki-laki. Temuan ini menguatkan fakta bahwa dunia digital telah menjadi ruang hidup utama anak. Bahkan ketika sekolah melarang penggunaan ponsel, anak-anak tetap berupaya mengakses gawai saat jam pelajaran.
Studi juga menemukan bahwa meningkatnya literasi digital tidak berkorelasi langsung dengan kesejahteraan mental anak. Semakin tinggi tingkat kecanduan digital, semakin buruk kondisi kesehatan mental anak.
Anak-anak umumnya sudah memahami berbagai risiko di ruang digital, seperti penipuan, peretasan, pencurian data, dan perundungan siber. Namun, kesadaran tersebut tidak dibarengi dengan keterampilan untuk merespons risiko secara aman dan sehat.
“Anak-anak tahu risiko di ruang digital, tapi mereka bingung harus berbuat apa. Literasi digital saja tidak cukup. Anak membutuhkan penguasaan kompetensi digital yang utuh, pendampingan orang tua, serta dukungan kesehatan mental yang memadai,” tegas CEO Save the Children Indonesia, Dessy Kurwiany Ukar dalam keterangan tertulisnya.
Selain tantangan digital, anak-anak juga menghadapi krisis lain yang tak kalah mengkhawatirkan.
Laporan Voluntary National Review SDGs Tahun 2025 menunjukkan krisis iklim telah menggerus hak-hak anak. Dampaknya antara lain mengganggu pola makan dan kesehatan anak, menurunkan pendapatan keluarga, serta meningkatkan risiko perlindungan, terutama dalam situasi bencana.
Kajian bersama Save the Children dan Humanitarian Forum Indonesia pada Desember 2025 juga menemukan bahwa kecukupan air bersih di lokasi pengungsian belum merata dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi anak dan keluarga.
Selain itu, banyak fasilitas kesehatan terdampak dan tidak mampu melayani secara optimal, sementara kebutuhan balita, ibu hamil, dan ibu menyusui belum terpenuhi secara memadai.
Menghadapi kondisi tersebut, Save the Children Indonesia menekankan pentingnya pendekatan perlindungan anak yang komprehensif dan terintegrasi. Memasuki Tahun 2026, sejumlah prioritas mendesak perlu dilakukan, antara lain memperkuat keamanan digital anak melalui peningkatan keterampilan, sistem perlindungan, serta partisipasi anak, guru, dan orang tua.
Selain itu, peningkatan literasi adaptasi krisis iklim dan aksi iklim yang bermakna bagi anak juga menjadi perhatian, termasuk memastikan pemenuhan hak anak dalam tahapan transisi pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. “Menuju Indonesia Emas 2045, investasi terbesar kita adalah memastikan anak-anak tumbuh dengan aman, sehat, dan tangguh menghadapi krisis dan perubahan zaman. Tanpa perlindungan dan pemenuhan hak anak hari ini, cita-cita itu akan sulit tercapai,” pungkas Dessy. Rillis
