Pemprov Papua Selatan Buka Diseminasi Hasil Kelitbangan 2025

Merauke, PSP – Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, menyebut penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta peran serta masyarakat.

Hal itu disampaikan Guritno saat mewakili Sekretaris Daerah Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, dalam pembukaan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan Papua Selatan Tahun 2025 oleh  Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapprida) Provinsi Papua Selatan di Hotel Sunny Day Inn Merauke, Rabu (17/12).

Guritno menjelaskan, amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menekankan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus peningkatan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, dan kekhasan daerah.

Ia mengatakan, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, diperlukan perencanaan program yang jelas dan rinci, khususnya dalam upaya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat di Papua Selatan.

Menurut Guritno, perlu dirumuskan implikasi kebijakan yang tepat guna mengatasi berbagai permasalahan dalam peningkatan pelayanan pemerintahan yang efektif dan efisien. Selain itu, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan juga harus memperhatikan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, hubungan antar daerah, potensi serta keanekaragaman daerah, hingga tantangan persaingan global.

Ia menambahkan, tema pembangunan Papua Selatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 diarahkan pada pengembangan Papua Selatan sebagai sentra industri pertanian, perkebunan, perikanan, serta destinasi pariwisata.

Guritno menilai, di tengah perkembangan zaman, pembangunan tidak dapat lagi hanya mengandalkan pengalaman, tetapi harus berbasis data dan bukti ilmiah yang kuat. Menurutnya, hasil-hasil kelitbangan memiliki peran penting sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang akurat, efektif, dan berkelanjutan.

Diseminasi hasil kelitbangan, lanjut Guritno, menjadi penghubung antara hasil penelitian dan pengembangan dengan implementasi di lapangan. Forum ini dinilai strategis untuk berbagi pengetahuan, bertukar ide, serta merumuskan langkah kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Ia menyampaikan bahwa hasil penelitian yang didiseminasikan akan menjadi bahan pertimbangan Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, dalam pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan masyarakat di Papua Selatan.

Pada kesempatan itu, Guritno mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan kegiatan diseminasi secara optimal dengan berpartisipasi aktif, berbagi pengalaman, serta menyerap informasi yang disampaikan. Ia berharap, hasil diseminasi dapat menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis data dan fakta, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran.

Menurutnya, urusan inovasi daerah merupakan tanggung jawab seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun program yang cepat dan tepat untuk menjawab persoalan di masyarakat. “Harapannya, seluruh program yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah,” ujarnya. [ERS-NAL]