Kick Off dan FGD Penyusunan RAD TPB/SDGs Papua Selatan Digelar di Merauke

Ferdinandus Kainakaimu : Banyak orang Papua yang miskin

Merauke, PSP –  Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar Kick Off dan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) untuk periode 2025–2029. Kegiatan berlangsung selama dua hari, 12–13 November 2025, di Hotel Sunny Day, Merauke. Turut dihadiri Kepala Bapperida Provinsi Papua Selatan Ulmi Listyaningsih, OPD lingkup pemerintah Provinsi Papua Selatan, dan juga beberapa pihak perusahaan swasta.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, yang menegaskan pentingnya FGD ini sebagai langkah strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan.

“FGD ini menentukan rencana kita lima tahun ke depan. Kalau dalam rencana ini kita tidak serius, maka kita akan mewarisi kegagalan,” ujar Ferdinandus dalam sambutannya.

Ia menambahkan, penyusunan RAD TPB/SDGs menjadi momentum untuk melihat secara menyeluruh ruang lingkup pembangunan yang mencakup keanekaragaman hayati, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat Papua Selatan.

Lebih lanjut, Ferdinandus menyoroti persoalan kemiskinan yang masih menjadi tantangan serius di Papua Selatan. Berdasarkan analisis data sementara, sebagian masyarakat masih memiliki penghasilan di bawah Rp500 ribu per bulan, jauh di bawah standar kesejahteraan nasional maupun internasional.

“Kalau kita berbicara kemiskinan, banyak orang Papua yang masih tergolong miskin. Maka kita harus berjuang untuk ini. Caranya sederhana, datang bekerja tepat waktu, berpikir serius, dan membuat program-program yang langsung menyentuh masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa hasil FGD ini harus menghasilkan rumusan kebijakan yang mampu mengubah arah pembangunan daerah menjadi lebih efektif dan berkeadilan.

Hasil dari kegiatan FGD ini nantinya akan menjadi dasar penyusunan RAD TPB Provinsi Papua Selatan, yang akan ditetapkan melalui Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan RAD TPB 2025–2029, serta Surat Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Capaian TPB/SDGs Papua Selatan. Ferdinandus berharap seluruh peserta FGD dapat memberikan masukan yang konstruktif agar dokumen RAD TPB benar-benar menjadi pedoman pembangunan yang menjamin kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan di Papua Selatan. [ERS-NAL]