Bawaslu Merauke Perkuat Kelembagaan Lewat Masukan Mitra Pengawasan Pemilu

Merauke, PSP – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Merauke menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan Bersama Mitra sebagai upaya memperkuat peran lembaga dalam pengawasan Pemilu di masa mendatang.

Kegiatan ini dihadiri oleh Komisioner Bawaslu Provinsi Papua Selatan, perwakilan Badan Kesbangpol Kabupaten Merauke, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

Dengan mengusung tema “Meneguhkan Sinergitas untuk Membangun Demokrasi Menuju Pemilu dan Pemilihan yang Berkeadilan dan Bermartabat,” kegiatan ini juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Ketua Bawaslu Kabupaten Merauke, Agustinus Mahuze, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun masukan dan saran konstruktif dari berbagai mitra strategis guna memperbaiki kinerja pengawasan Pemilu ke depan.

“Kami ingin merangkum masukan dan saran yang konstruktif dari para mitra kepada Bawaslu. Kami sadar, dalam proses Pemilu, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu, tetapi juga harus bersinergi dengan lembaga-lembaga lain serta berbagai pemangku kepentingan,” ujar Agustinus Senin (27/10) di Hotel Halogen, Merauke.

Ia menambahkan, pihaknya mengundang berbagai elemen masyarakat yang dianggap sebagai stakeholder kunci dalam memberikan masukan terhadap kinerja Bawaslu.

“Kami diminta oleh Bawaslu pusat untuk melaporkan hasil rangkuman saran dan masukan dari kegiatan ini. Laporan tersebut akan menjadi bahan penting bagi perbaikan kelembagaan Bawaslu secara nasional,” terangnya.

Lebih lanjut, Agustinus menegaskan bahwa titik awal dalam mencegah pelanggaran Pemilu adalah memperkuat kapasitas internal lembaga pengawas agar dapat menegakkan prinsip keadilan dalam setiap tahapan Pemilu.

Ditempat yang sama, Sekertaris Bawaslu Kabupaten Merauke yang juga Ketua Panitia kegiatan, Rahmad Ramadhan, menuturkan bahwa pengawas Pemilu memiliki tanggung jawab besar sebagai penjaga integritas demokrasi.

“Pengawasan tidak bisa kami lakukan sendiri. Sinergi antar lembaga, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kekuatan penting dalam menegakkan keadilan Pemilu,” ujar Rahmad. Ia menekankan, setiap tahapan Pemilu harus berjalan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). [ERS-NAL]