Delapan Suku di Papua Selatan Minta Menteri Hingga Presiden Tegur Kepala BKSDA Papua

0
Asosiasi perempuan asli Papua Selatan saat menyampaikan pernyataan sikap terkait pembakaran mahkota Cendrawasih.

Asosiasi perempuan asli Papua Selatan saat menyampaikan pernyataan sikap terkait pembakaran mahkota Cendrawasih.

Merauke, PSP Delapan suku yang tergabung dalam Asosiasi Perempuan Asli Papua Selatan mengecam keras tindakan pembakaran atribut budaya Papua yang diduga dilakukan oleh pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di Jayapura beberapa waktu lalu.

Asosiasi yang terdiri dari Ikatan Perempuan Auyu, Malind, Muyu, Wangbon, Yakhay, Wiyahar, Kombay, dan Korowai itu menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap budaya dan nilai-nilai perempuan Papua.

Wakil Ketua Komite Pengarah Asosiasi Perempuan Asli Papua Selatan, Victoria Diana Gebze, menyatakan bahwa pembakaran mahkota kepala berbulu cendrawasih merupakan penghinaan terhadap simbol adat dan identitas perempuan Papua.

“Mahkota cendrawasih adalah simbol kemewahan dan kehormatan perempuan Papua. Bicara tentang tanah Papua identik dengan perempuan Papua, dan perempuan Papua identik dengan cendrawasih,” tegas Victoria saat Pra-Kongres Asosiasi Perempuan Asli Papua Selatan di Aula RRI Merauke, Rabu (22/10).

Victoria menilai tindakan BKSDA sebagai tidak manusiawi dan meminta Presiden serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menegur pejabat yang terlibat.

“Presiden maupun menteri terkait perlu menegur pejabat yang membakar atribut budaya tersebut,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Ikatan Perempuan Auyu, Katharina Maria Yaas, juga mengutuk keras tindakan yang dilakukan Kepala BKSDA Provinsi Papua itu. Menurutnya, pembakaran burung cendrawasih dan bulu kasuari yang digunakan sebagai mahkota adat telah melukai perasaan masyarakat adat di Papua Selatan.

“Itu adalah totem dan lambang kehormatan kami perempuan asli Papua. Kami merasa dilecehkan dan meminta pemerintah menindak tegas pejabat yang terlibat melalui jalur hukum,” tegas Yaas. Asosiasi Perempuan Asli Papua Selatan menyerukan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi simbol-simbol budaya Papua dari tindakan yang dianggap merendahkan martabat masyarakat adat. [ERS-NAL]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *