Gubernur Papua Selatan Keluhkan Minimnya Akses Pemerintah ke Pelabuhan dan Soroti Masalah BBM
pemerintah Provinsi Papua Selatan saat rapat dengan Irwasda Polda Papua.
Merauke, PSP – Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki akses terhadap data dan aktivitas bongkar muat di pelabuhan, baik untuk barang maupun jasa.
Hal ini disampaikannya saat audiensi bersama Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Papua di Kantor Gubernur Papua Selatan, Senin (20/10).
“Pelabuhan ini termasuk eksklusif. Kami tidak punya akses masuk untuk mendapatkan data dan informasi tentang bongkar muat, baik barang maupun jasa,” kata Safanpo.
Ia meminta kepolisian memperketat pengawasan terhadap sektor-sektor strategis di Papua Selatan, termasuk pelabuhan, distribusi pupuk, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan sektor pendidikan.
“Atas nama pemerintah, kami menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Papua yang telah menginisiasi pengawasan terhadap perizinan di sektor-sektor tersebut,” ujarnya.
Gubernur menyebut kebutuhan BBM di Papua Selatan meningkat tajam seiring berjalannya Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk di sektor pertanian dan industri tebu untuk produksi gula dan bioetanol. Berbagai mesin pertanian seperti seeder, planter, sprayer, hingga penggilingan tebu membutuhkan suplai energi yang stabil.
“Perusahaan-perusahaan PSN ini sebenarnya punya jalur distribusi BBM sendiri. Tapi jika stok mereka belum tiba, mereka kerap mengambil BBM yang seharusnya untuk publik,” jelasnya.
Ia menilai praktik tersebut menjadi salah satu penyebab antrean panjang di SPBU dan keluhan masyarakat terkait kendaraan luar daerah yang mengambil jatah BBM bersubsidi.
“Pengusulan jatah BBM dihitung berdasarkan jumlah kendaraan dan alat pertanian yang terdaftar. Tapi di lapangan, yang tidak terdaftar justru ikut mengakses, sehingga jatah yang resmi jadi berkurang,” tambahnya.
Selain itu, Safanpo juga menyoroti perlunya pengawasan ketat di sektor pendidikan.
Ia berharap upaya pengawasan terpadu yang dilakukan Polda Papua dapat membantu pemerintah daerah dalam menertibkan distribusi BBM, pupuk, pengelolaan pelabuhan, hingga manajemen sekolah. “Mudah-mudahan pengawasan ini bisa meminimalkan potensi kecurangan atau ketidakteraturan yang selama ini meresahkan masyarakat,” pungkasnya. [ERS-NAL]
