Pemprov Papua Selatan Minta MBG Beri Penjelasan Peran Daerah dalam Program Makan Bergizi Gratis
Rapat pemerintah Provinsi Papua Selatan dengan Badan Gizi Nasional.
Merauke, PSP – Pj. Sekda Provinsi Papua Selatan, Drs. Maddaremmeng, menegaskan pemerintah daerah memerlukan kejelasan terkait peran dan tanggung jawab dalam penerapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN).
Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan kerja Direktur Kerja Sama dan Kemitraan BGN di Swiss-Belhotel Merauke, Jumat (8/8).
“Terkait MBG, kami diperintahkan Kemendagri untuk mencari lokasi dapurnya. Tapi perlu kejelasan, apa yang bisa disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Selatan,” kata Maddaremmeng.
Ia bilang penting sinkronisasi perencanaan antara BGN dan pemerintah daerah, terutama dalam aspek pembiayaan, agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran.
“Jangan sampai kami tidak menyiapkan anggarannya, atau malah terjadi duplikasi pembiayaan antara BGN dan pemerintah daerah. Kita harus rencanakan dari awal,” ujarnya.
Menurut Maddaremmeng, selain MBG, terdapat sejumlah program strategis lain seperti koperasi Merah Putih dan ketahanan pangan. Karena itu, ia menyatakan bahwa pemerintah daerah siap menyiapkan program pendukung, namun memerlukan arahan teknis dari BGN.
“Kami siap mendukung, tapi perlu penjelasan teknis mengenai bentuk program dan apa yang harus disiapkan oleh daerah,” tambahnya.
Maddaremmeng menyinggung soal pengawasan terhadap kualitas makanan dalam program MBG, dan meminta adanya pedoman atau mekanisme pengawasan yang jelas.
“Harus ada arahan yang jelas tentang bagaimana peran pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, dalam membangun kolaborasi dengan BGN,” tegas Maddaremmeng. Kunjungan kerja BGN ke Merauke bertujuan untuk mensinkronkan penerapan program MBG di daerah. Program ini menjadi bagian dari upaya nasional untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah tertinggal dan rentan. [ERS-NAL]
