Temuan Mentan Soal Beras Oplosan Diharapkan Tidak Terjadi di Papua Selatan
Merauke, PSP – Belum lama ini, Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman temuankan adanya beras oplosan yang merugikan masyarakat hingga Rp 99,35 triliun. Temuan ini berawal dari adanya anomali harga beras sekitar 1-2 bulan lalu. Harga di tingkat petani dan penggilingan turun, tetapi justru harga ditingkat konsumen naik.
Pemerintah mengingatkan seluruh pelaku usaha distribusi beras untuk tidak bermain-main dengan program pemerintah, karena jika terbukti melakukan kecurangan, akan ada sanksi yang dijatuhkan sesuai hukum berlaku.
Mentan sendiri tidak menjelaskan lebih rinci mengenai tempat atau lokasi terjadinya pengoplosan beras SPHP ke premium. Namun, saat ini tengah didalami Satgas Pangan Polri.
Terkait temuan itu, Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID ) Yang Juga Menjabat Sebagai Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Papua Selatan, Sunarjo berharap di wilayah Papua Selatan yang terdiri dari Kabupetan Merauke, MAppi, Asmat dan Boven Digoe hal itu tidak terjadi. Para pedagang beras diharap untuk tidak melakukan kecurangan dengan mengoplos hingga mengurangi timbangan.
“Apabila ditemukan akan diproses hukum. Itu tindakan tidak manusiwa”, ujar Sunarjo, kemarin.
Sunarjo menyebut, TPID terus menjaga kecukupan stok beras di Papua Selatan yang dikonsumsi oleh Masyarakat. Apabila ada ditemukan kecurangan di lapangan yakni beras yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat menengah ke bawah, maka sanksi tegas menanti. Kata mantan Wakil Bupati itu, peredaran beras oplosan, pengurangan standarisasi, kualitas serta kuantitas kiloan yang dalam kemasan sudah jelas sangat merugikan masyarakat. Dengan demikian, semua pihak diminta apabila menemukan data yang menyimpang pada Barang yang diatur oleh pemerintah maka TPID akan mengambil langkah tegas. [FHS-NAL]
