BPK Mulai Pemeriksaan di Papua Selatan
BPK RI Perwakilan Provinsi Papua saat berada di gedung negara kantor Gubernur Papua Selatan.
Merauke, PSP — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua memulai pemeriksaan terhadap Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Pemeriksaan ini diawali dengan rapat bersama para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang berlangsung di Kantor Gubernur Papua Selatan, Senin (14/4).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, S.Pd.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur Imadawa meminta seluruh kepala OPD untuk bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung, khususnya dalam hal pelaporan keuangan.
“Saya mau tekankan bahwa kita harus kooperatif. Hal ini perlu ditunjukkan oleh para pimpinan OPD dan staf, khususnya para bendahara. Target kita adalah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tegas Imadawa.
Ia juga menyoroti pengelolaan kendaraan dinas di masing-masing OPD yang harus dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai ketika staf berpindah ke instansi lain, kendaraan dinasnya juga ikut pindah. Itu kebiasaan yang salah dan tidak boleh terjadi,” tandasnya.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Papua Selatan, Maddaremmeng, mengimbau agar seluruh OPD segera merampungkan laporan pertanggungjawaban keuangan dengan baik.
“Terkait aset, agar didiskusikan dan disiapkan secara matang supaya saat pemeriksaan tidak menumpuk,” ujarnya.
Inspektur Daerah Provinsi Papua Selatan, Sucahyo Agung, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan liaison officer (LO) untuk mendampingi proses pemeriksaan BPK.
“Kami akan siapkan LO. Kami juga meminta seluruh OPD untuk bersikap terbuka dan kooperatif selama pemeriksaan berlangsung,” jelasnya.
Kepala Perwakilan BPK RI di Papua Selatan, Amin Abad Bangun, dalam kesempatan yang sama menyatakan meski Pemerintah Provinsi Papua Selatan tergolong baru, namun pemeriksaan oleh BPK bukanlah hal baru. Ia juga mengapresiasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Pemprov Papua Selatan yang menurutnya menunjukkan adanya komitmen dalam pengelolaan keuangan secara baik dan transparan. [ERS-NAL]
