Groundbreaking Pusat Pemerintahan di Salor Masih Molor
Merauke, PSP – Pemerintah Provinsi Papua Selatan belum melakukan groundbreaking pusat pemerintahan di KTM Salor.
Semula, pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Pj. Gubernur Papua Selatan Komjen Pol (Purn) Drs. Rudi Sufahriadi sudah menyatakan, akan melakukan groundbreaking pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan di KTM Salor dalam bulan Agustus 2024 ini.
Namun, tampaknya groundbreaking itu tak kunjung terlaksana dan dipastikan akan molor.
Saat ini pemerintah kembali berencana pada bulan September 2024 mendatang akan dilakukan groundbreaking di lahan seluas 152 hektar.
“Rencananya awal bulan September ini,” tulis Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Selatan Ramses Kambuaya, MT lewat pesan What’s App kemarin.
Sebelumnya, Pj. Gubernur Sufahriadi menegaskan akan melakukan groundbreaking di KTM Salor pada bulan Agustus 2024.
“Bulan Agustus ini akan kita laksanakan, kemarin kami sudah lakukan pengecekan semua, nanti setelah saya pulang dari IKN seusai 17 Agustus disana,” ujar Pj. Gubernur Sufahriadi.
Diketahui, dengan menyelesaikan dan melengkapi 8 Kriteria Kesiapan (Readinees Criteria/RC), pembangunan pusat pemerintahan ini siap dimulai.
8 RC dimaksud, penetapan lokasi, pembebasan lahan seperti pelepasan adat, sertifikat, dan pelimpahan aset sudah selesai, surat pernyataan serah terima dan sertifikat, master plan, basic desain, kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RDTR kabupaten, Feasibilty Studi (FS), dokumen amdal juga sudah selesai, rencana anggaran biaya baik dari APBN dan APBD.
Salah satu syarat utamanya adalah master plan pusat pemerintahan yang akan dibentuk menjadi perisai, menggambarkan keamanan dan ketangguhan maupun keberanian.
Langkah selanjutnya adalah peningkatan aksesibilitas. Pemerintah menetapkan 3 jalur menuju pusat pemerintahan, dengan 2 jalur darat dan 1 jalur laut, semuanya sedang dalam proses perbaikan.
Dengan perbaikan jalan, perjalanan menuju KTM Salor diperkirakan hanya akan memakan waktu tempuh kurang dari 1 jam. Meskipun ada kekhawatiran dari beberapa pihak, seperti Komisi II DPR RI Doli Tanjung, terkait kelambatan pembangunan dan waktu tempuh yang cukup lama, namun pemerintah optimis bahwa KTM Salor akan menjadi tonggak baru dalam peradaban di Papua Selatan. [ERS-NAL]