ASN Pemkab Merauke yang Mendaftar untuk PPS Sudah Miliki SK Pelimpahan dari Bupati
Urbanus A. Kaize.S.IP.,M.AP
Merauke, PSP – Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Merauke Urbanus A. Kaize, S.IP.,M.AP menyebutkan, bahwa 350 – an lebih ASN (Aparaur Sipil Negara) yang mendaftar untuk pemerintah Provinsi Papua Selatan sudah memiliki SK pelimpahan dari Bupati Merauke Drs. Romanus Mbaraka,MT.
Hal itu disampaikan Urbanus Kaize saat dikonfirmasi media ini di ruang kerjanya, Kamis (20/10).
“Sudah ada sudah, kami sudah kirim,” ujar Urbanus Kaize.
Dikatakan Urbanus Kaize, dalam data jumlah pegawai yang akan dilimpahkan ke PPS itu, lebih dominan pegawai warga nusantara lainnya yang bukan orang asli Papua.
“Jadi kita tidak terlalu banyak Papua asli, Papua lainnya, nusantara lebih banyak kurang lebih 200an,” kata Urbanus Kaize.
Menurut Urbanus Kaize, ada kemungkinan penyebabnya orang asli Papua enggan berpindah ke pemerintahan provinsi.
“Ada kemungkinan seperti itu, dia hanya ingin tetap di pemerintah kabupaten,” tandasnya.
Urbanus Kaize mengemukakan, bahwa pelimpahan pegawai murni adalah wewenang PPK dalam hal ini bupati didaerah. Sebab, bupati sendiri lah yang mengetahui kemampuan pegawainya.
“Terkait ASN itu adalah wewenang PPK atau bupati, karena dalam pasal kepegawaian bupati mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan, jadi tidak perlu dikirimkan kesana (Tim Transisi), jadi jangan menggeser pemahaman aturan kepegawaian,” tutur Urbanus Kaize.
Jadi, lanjut Urbanus Kaize, data jumlah pegawai yang dilimpahkan dari pemerintah Kabupaten Merauke itu sudah langsung dikirimkan ke Kementrian Dalam Negeri.
“Langsung ke Mentri, bukan tim transisi,” ucapnya.
Ditambahkan, sampai saat ini seluruh pegawai yang akan dilimpahkan itu masih tetap harus bekerja di OPD masing – masing sampai ada pengesahan karateker. “Begitu karateker dilantik, akan mengikuti semua sekda dan plt sert pegawai – pegawai, jadi bupati yang menunjuk kesana,” pungkasnya. [ERS-NAL]
